Share

JEMBER – Pertumbuhan pembangunan pedesaan yang semakin meningkat di kabupaten Jember, dengan diiringi cairnya anggaran berupa dana desa (DD), yang bersumber dari APBN semakin meningkat. Kondisi tersebut membutuhkan pendampingan secara optimal dari tenaga pendamping infrastruktur di tingkat kecamatan untuk mengawal dan memfasilitasi kegiatan pembangunan infrastruktur di desa.

Namun hingga saat ini, keberadaan pendamping tekhnik infrastruktur sangatlah minim. Seperti diungkapkan koordinator pendamping ahli P3MD kabupaten Jember Akhmad Fourzan Arif Hadi Prabowo.

Fourzan menyampaikan, pihaknya sudah menerima surat edaran dari DPMD Provinsi Jawa Timur pada 17 Juli 2017 yang dalam isi dari surat tersebut mengatakan penataan ulang terkait kekosongan tenaga pendamping infrastruktur di tingkat Kecamatan . Dalam surat tersebut juga di sampaikan ke masing-masing koordinator P3MD kabupaten termasuk jember.

Selain itu, hasil pemantauan rekruitmen tahun 2015 dan tahun 2016 terhadap data keberadaan pendamping infrastruktur di beberapa Kabupten dan kota, khususnya kabupaten Jember, juga disampaikan.

 

Baca Juga : 18 Desa di Jember Belum Miliki Bumdes

 

“Kekosongan tenaga pendamping infrastruktur di kabupaten Jember sangatlah dibutuhkan. Mengingat keadaan tumbuhnya pembangunan di pedesaan berkembang pesat dengan adanya dana DD yang bersumber dari APBN,” ujarnya.

Lanjut Fourzan, keberadaan pendamping infrastruktur saat ini sangatlah minim, hanya ada 3 orang. Sedangkan kebutuhan yang ada di Jember sebanyak 28 orang. Sehingga Jember masih perlu adanya rekruitmen baru sebanyak 25 orang demi mencukupi kebutuhan untuk pendampingan yang optimal.

“Keberadaan pendamping di tingkat kecamatan masih didominasi oleh Pendamping Desa Pemberdayaanya (PDP), sedangkan PDTI nya masih sangat minim,” tambahnya.

Dalam surat edaran dari DPMD Provinsi Jawa Timur tersebut, selain penataan dan pengisian kekosongan PDTI tingkat kecamatan ada beberapa PDP yang harus dimutasi ke kabupaten lain, mengingat melonjaknya kuota PDP tingkat kecamatan yang ada saat ini. Sedangkan kebutuhan di tingkat kecamatan dalam aturan yang harus terpenuhi ialah 1 PDP dan 1 PDTI. “Jika di kecamatan ternyata ada 2 PDP, maka yang satunya harus di mutasi ke kabupaten lain,” pungkasnya. (mam)