BONDOWOSO – Ratusan guru honorer K2 di Bondowoso ngeluruk ke kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud), Jum’at (8/12). Kedatangan mereka sebagai bentuk protes terhadap tunjangan insentif daerah yang dinilai tidak merata diberikan kepada semua guru honorer K2 di Bondowoso.

Jufri, Koordinator Aksi, memaparkan dari total 593 guru yang diajukan oleh Dikbud Bondowoso hanya ada 551 guru yang dinyatakan berhak atas insentif tersebut. Sementara sisanya, yakni 42 orang dinyatakan tidak lolos verifikasi.

“Di saat saya konfirmasi kesini hari Senin, Selasa, dan Rabu, Kamis kami ditelefon ada tambahan 42. Setelah saya datang kesini ternyata dipermasalahkan karena acuannya 2016,” paparnya menggebu-gebu.

Karena itu, Ia menuntut agar Dikbud Bondowoso memberikan penjelasan sekaligus mencairkan juga dana insentif yang besarannya Rp 300 ribu per bulan atau Rp 1,2 juta selama bulan September hingga Desember 2017 terhadap 42 guru lainnya.

Ia pun mempertanyakan data jumlah guru honorer yang diajukan untuk mendapatkan insentif. Mengingat jumlah guru honorer berdasarkan data yang dihimpunnya mencapai sekitar 600-an. Selain itu dari total 551 guru yang lolos verifikasi, satu di antaranya bukan guru honorer K2.

Endang Hardiyanti, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bondowoso dalam pertemuan tersebut, menyampaikan data jumlah guru yang digunakan ini merupakan data yang tahun 2016 . Sehingga jika terdapat guru-guru yang dianggap tidak masuk, itu artinya mereka masuk di data tahun 2017 ini.

“Kalau pengajuan untuk tahun 2017 kita menggunakan data tahun 2016. Kenapa? Karena pada saat akan didok itu, pada November 2016, data tahun 2017 ini kan belum ada,” paparnya.

Namun demikian, Endang Hardiyanti memastikan bahwa temuan terkait dengan salah satu guru yang bukan honorer K2 akan diproses.

 

Baca Juga : Ahmad Dhafir: Kades Terpilih Harus Objektif Dalam Memimpin

 

“Kalau teman-teman ada temuan di konsederan surat tugas dari Kadis, itu kan ada apabila di kemudian hari ada kekeliruan maka akan ada pembetulan. Sementara kan masih ada space 42. Maka itu akan diverifikasi dan diusulkan untuk dapat melalui APBD,” paparnya.

Kalau betul dari 42 guru itu ada yang tidak mendapatkan honor di atas Rp 300 ribu akan saya verifikasi ke kepala sekolah melalui SPJ yang sudah disetorkan pada tahun 2016,” paparnya.

Sementara itu, Putut Rijatmiko, Kepala Bidang Ketenagaan, Dikbud Bondowoso, mengutarakan dari total 42 guru yang tidak mendapatkan insentif daerah itu disebabkan karena guru-guru tersebut telah menerima honor BOS-nya dengan nominal lebih dari Rp 300ribu.

“Kalau kemampuan APBD sendiri kan hanya bisa memberikan honor senilai Rp 300 ribu per bulan. Tapi honor mereka (42 orang) yang empat bulan tetap akan dicairkan melalui BOS masing-masing sekolah. Kalau yang di bawah Rp 300 ribu, honor empat bulannya akan dibayar oleh APBD,” jelasnya.

Pantauan di lapangan, ratusan guru semula menggelar aksi protes di halaman depan kantor Dikbud. Mereka menyuarakan aspirasi dan sempat menyanyikan lagu “Tolong angkat Kami menjadi PNS RI”. Selang sekitar 30 menit, Kepala Dinas Pendidikan, Endang Hardiyanti datang dan mengajak pendemo untuk bermusyawarah di Aula Dikbud. (och)