BONDOWOSO – Sedikitnya terdapat sembilan alokasi anggaran yang akan menjadi prioritas dalam Perubahan APBD anggaran tahuan 2017.  Sembilan prioritas itu di antaranya Pelaksanakan Pilkada tahun 2018, Penyelenggaraan Pilkades, pemenuhan kekurangan alokasi dana desa karena kenaikan bagi hasil pajak
dan bukan pajak, penyempurnaan sistem perencanaan dan penganggaran dan publikasi media massa. Selain itu juga ada peningkatan kinerja aparatur, kerjasama antar lembaga, peningkatan dan rehabilitasi infrastruktur, serta Penerapan PP 18 Tahun 2017 tentang hak keuangan pimpinan dan anggota DPRD.

Hal ini disampaikan oleh Bupati Amin Said Husni saat memaparkan gambaran prioritas pembangunan daerah di gedung DPRD Bondowoso, Selasa (20/6). Bupati mwnyampaikan hal itu di hadapan seluruh anggota DPRD yang hadir dalam Rapat Paripurna Penetapan Raperda tentang Pertanggung Jawaban pelaksanaan APBD 2016 dan Nota Penjelasan Raperda Perubahan APBD tahun 2017 dan Raperda Pelaksanaan Keuangan dan administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD.

Bupati Amin menjelaskan, perubahan anggaran ini dilakukan untuk optimalisasi pencapaian target kinerja RPJMD yang telah diemban masing-masing perangkat daerah, khususnya target kinerja utama dalam APBD awal agar dapat tercapai.

Selain itu, ini dilakukan untuk penguatan kelembagaan dan aparatur pemerintah. Sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat Bondowoso dapat dilaksanakan secara maksimal.

 

Baca Juga : Ini Sembilan Prioritas Alokasi Anggaran PAPBD Bondowoso 2017

 

Perubahan ini dilakukan dengan memaksimalkan pemanfaatan Silpa tahun 2016, khususnya dari silpa yang bersifat khusus dan melakukan pergeseran-pergeseran anggaran dalam APBD 2017.

“Berdasarkan audit BPK Silpa TA 2016 tercatat sekitar Rp 121 M yang terdiri dari SILFA yang bersifat khusus dan umum. Walaupun terdapat SILFA yang cukup besar, namun pada kenyataanya silpa yang bersifat khusus kembali harus dimanfaatkan untuk kegiatan yang bersifat khusus dan silpa yang bersifat umum telah dimanfaatkan untuk menutupi fisik pada APBD awal TA 2017,” jelasnya.

Untuk informasi, sebelum pemaparan gambaran prioritas pembangunan daerah yang direncanakan akan dilaksanakan pada perubahan PABD tahun anggaran 2017, Bupati Amin bersama Pimpinan DPRD menandatangani Raperda tentang Pertanggung Jawaban pelaksanaan APBD 2016. Selanjutnya Raperda ini, jelas Bupati akan disampaikan kepada Gubernur Jatim untuk dilakukan evaluasi dan ditetapkan sebagai Peraturan Daerah. (och/esb)