Share

BONDOWOSO – Usulan hak angket sudah digaungkan oleh 29 anggota DPRD Bondowoso sejak 28 November lalu. Namun, hingga kini tak menunjukkan ada perkembangan yang signifikan.

Hak angket disebut akan menyoal tiga hal. Yakni persoalan komposisi TP2D (Tim Percepatan Pembangunan Daerah) yang dinilai melanggar hukum. Kemudian aset pemerintah berupa pemotongan kayu yang diduga tak sesuai prosedur serta desas-desus tak sedap terkait pelanggaran mutasi di eselon III.

Ketua DPRD Bondowoso Ahcmad Dhafir belum menerima materi atau draf hak angket yang diusulkan oleh 29 anggota dewan.

“Fraksi-fraksi pemohon belum mengajukan ke pimpinan. Sampai hari ini belum,” kata Achmad Dhafir usai mengikuti kegiatan di Mapolres Bondowoso, Kamis, (23/12/2021) kemarin.

Tak adanya progres pada proses hak angket oleh Achmad Dhafir diperkirakan karena anggota pengusul masih sedang sibuk. Sehingga masih tak punya cukup waktu untuk segera menyelesaikan draf usulan hak angket.

“Mungkin teman-teman anggota masih sibuk. Kemarin, fokus bahas APBD. Atau mungkin masih mau berlibur,” kata Dhafir mengira-ngira.

Sebelumnya, diakui oleh Achmad Dafir bahwa pada awal pengusulan angket ada sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang menjadi bagian dalam materi angket datang berusaha melobi. Kendati demikian, Ahmad Dhafir tak berkenan beberapa nama pejabat eksekutif yang melobi dimuat dalam berita.

“Tidak usah (tidak usah ditulis),” pintanya.

Baca Juga : Responsif Terhadap Perlindungan Perempuan dan Anak, Situbondo Raih Penghargaan dari Pemprov Jatim

Dikonfirmasi terpisah, salah satu anggota dewan pengusul hak angket dari PDI-P, Andi Hermanto, menyebut jika agenda tindak-lanjut hak angket sempat tak terfikirkan karena sebelumnya tenaga dan fikiran anggota dewan masih fokus menyelesaikan pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2022. Ditambah masih ada agenda kerja DPRD ke luar kota.

“Ya ini kita komunikasi lagi. Soalnya habis penetapan APBD masih ada agenda di luar,” akunya.

Andi menegaskan jika usulan hak angket akan tetap dilanjutkan. Hasilnya nanti sangat tergantung kepada kesepakatan bersama yang terjalin di gedung dewan. “Hasilnya tergantung kesepakatan di DPRD,” tegasnya.

Untuk PDI-P sendiri, terang Andi, draf usulan hak angketnya sudah selesai. Namun karena dari anggota fraksi lain sepertinya masih belum selesai, pihaknya lebih memilih menunggu fraksi lain ketimbang langsung menyerahkannya kepada pimpinan dewan. “Tinggal menunggu bareng-bereng sama teman-teman yang lain,” terang Andi.

Menurutnya, selambat-lambatnya seluruh draf usulan hak angket dari semua fraksi pengusul akan diserahkan pada awal Januari 2022 yang tinggal beberapa hari lagi. “Paling lambat awal januarilah. Ini kan sudah akhir tahun,” pungkasnya. (abr)