Share

SITUBONDO – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) , Surriyatno menghadiri Musyawarah Antar Desa (MAD) di Kantor Kecamatan Bungatan dalam pembahasan Transformasi Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDEsma) Bahari Mandiri Sejahtera, pada Senin (6/01/2023).

Di kesempatan tersebut Kepala DPMD, Suriyatno memberikan pemaparan dan arahan pada seluruh peserta MAD terkait pembentukan pengelolaan dana bergulir Eks PNPM Mandiri menjadi BUMDEsma Bahari Mandiri Sejahtera.

Menurutnya, perubahan tersebut oleh pemerintah telah disesuaikan dengan pengesahan regulasi UU nomer 6 tahun 2014 tentang Desa.

Disebutnya bahwa Bumdesma ini memiliki payung hukum yang jelas. Dan juga memiliki ruang gerak yang luas sejak disahkannya UU Cipta kerja.

Beberapa hal yang dinaungi antara lain, ekspor hasil Bumdesa tanpa pihak ke tiga. Serta masih banyak lagi yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi pedesaan.
“Jadi saya berharap agar teman-teman kepala Desa bisa membina dan mengarahkan pihak pengelola BUMDesma agar bekerja dengan baik dan sesuai aturan,” katanya.

Ia mengaku bahwa tidak ingin lagi mendengar para kepala desa bermasalah. Dicontohkannya beberapa waktu lalu saat puluhan kepala desa tidak tertib administrasi hingga berurusan dengan pihak Inspektorat selaku bidang pengawasan.

Baca Juga : Kunjungi Bondowoso, Menparekraf Sandiaga Ikuti Dialog Kopi Hingga Kunjungi Ponpes Ketua DPC PPP

Melihat itu, ia berharap di awal tahun 2023 ini harus dijadikan tahun penuh perubahan. Terutama kedisplinan para kades dalam menyelesaikan SPJnya.

Adapun, kejadian puluhan kades yang tempo hari dianggap belum menyelesaikan SPJ tersebut. Disebutnya itu tidak benar adanya. SPJ itu sudah digarap semua oleh para kades, namun di tengah perjalanan ketika dilakukan pemeriksaan oleh pihak Inspektorat ternyata masih ditemukan banyak temuan.

“Dan semua itu telah menjadi domainnya Inspektorat,” terang Suriyatno.

Ia juga menerangkan bahwa terkait temuan dari pihak Inspektorat itu bermacam- macam. Baik temuan secara fisik yang berupa pekerjaan, ataupun secara administrasi.

Ke dua temuan tersebut harus dilakukan penyelesaiannya baik secara fisik, maupun secara adimistratif pula.

Diantara puluhan kades yang di anggap bermasalah tersebut bisa mencairkan ke tahap berikutnya bila telah memenuhi persyaratan tekhnis dan mendapat rekomendasi pihak Inspektorat.

“Melalui acara MAD ini saya harap para kades ke depan agar bekerja lebih baik lagi, penuh kehati – hatian dan bekerja sesuai aturan yang ada,” tutupnya.(Ipung)