SURABAYA – Gubernur Jatim, Dr. H. Soekarwo mengapresiasi danmendukung inisiatif DPRD Jatim yang mengusulkan raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Tahun 2017-2037. Demikian disampaikan Pakde Karwo, sapaan lekat Gubernur Jatim saat membacakan pendapatnya mengenai raperda tentang RZWP3K Provinsi Jatim Tahun 2017-2037 dalam sidang paripurna di Gedung DPRD Provinsi Jatim.

Menurutnya, dengan diterbitkannya UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dapat mendorong pemerintah daerah termasuk Provinsi Jatim untuk mengevaluasi kembali peraturan daerah mengenai RZWP3K.

“Keberadaan Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang RZWP3K Provinsi Jatim Tahun 2012-2032 yang mengacu pada UU Nomor 27 Tahun 2007, perlu disesuaikan lagi sesuai perkembangan kebutuhan dan hukum,” ujarnya.

Selain diterbitkannya UU Nomor 1 Tahun 2014, dipaparkannya, pemerintah juga menerbitkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang banyak memberikan kewenangan baru pada pemerintah daerah provinsi, salah satunya perihal pengelolaan sumber daya alam di laut.

 

Baca Juga : Pakde Karwo Dukung Raperda Hak Keuangan dan Adminsitratif DPRD

 

“Wilayah pesisir 1-4 mil laut diukur dari garis terluar pantai yang semula menjadi kewenangan pemerintah kab/kota, dengan diterbitkannya UU Nomor 23 Tahun 2014 kewenangan pengelolaan pesisir sampai dengan 12 mil laut menjadi kewenangan pemerintah provinsi,” paparnya.

Penyusunan materi raperda ini, ditambahkannya memerlukan kerjasama antara Bapemperda DPRD Provinsi Jatim sebagai inisiator dengan Dinas Kelautan dan Perikanan serta Bappeda Provinsi Jatim.

“Dalam penyusunan materi raperda ini memerlukan waktu yang tidak sebentar,” pungkasnya.

Sekedar diketahui, agenda sidang paripurna kali ini adalah nota penjelasan pimpinan Komisi C terhadap raperda inisiatif DPRD tentang pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) serta pendapat Gubernur Jatim terhadap rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD Jatim tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Jatim Tahun 2017-2037. (sga)