BONDOWOSO – Tujuh fraksi di DPRD Kabupaten Bondowoso menyampaikan pandangan umum mereka terhadap tiga raperda usulan Bupati, pada Rabu Malam (23/5). Adapun tujuh fraksi yang dimaksud diantaranya, yakni PKB, PDI-Perjuangan, PPP, PKS, Golkar, Gerindra dan Nasdem, serta PAN dan Demokrat.

Dalam penyampaian pandangan umum oleh Fraksi-Fraksi Wakil Rakyat DPRD Bondowoso ini menyuarakan berbagai masukan, saran maupun kritikan.

Seperti yang disampaikan Fraksi PKB, yang disampaikan oleh juru bicaranya, M.Sinol. Dalam pandangan umumnya tentang Raperda Kopi, Ia mengatakan Bondowoso Republik Kopi ikon yang dikembangkan dengan harapan bisa meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Karena itulah, perkopian tentu harus dijaga dan dilindungi dengan payung hukum yang dapat menguntungkan bagi masyarakat Bondowoso mulai dari pelaku,  usaha, hingga unit-unit hulu dan hilir.

“Namun demikian ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan kepada Bupati dan dijelasakan lebih lanjut. Pertama, apa yang dimaksudkan dengan perlindungan kluster kopi, dan sejauh mana peran pemerintah dalam implementasi langkah tersebut? Kemudian yang kedua, bagaiaman bentuk perlindungn  raperda tersebut tehadap petani kopi yang bekerjsama dengan petani kopi,” urainya.

Di samping itu, jika merunut pada salah satu pasal di draf raperda kopi, bahwa akan ada ganti rugi bagi petani akibat kejadian luar biasa. Namun demikian, kata Sinol, perlu dijelaskan secara rinci kejadian luar biasa yang seperti apa.

Baca Juga : Menteri Pertanian Puji Penurunan Kemiskinan di Bondowoso

Sementara itu, Fraksi PDI-Perjuangan, melalui Sinung Sudrajat, mengatakan, pihaknya mengapresiasi raperda perlindungan dan pengembangan kopi adalah yang pertama kali di Indonesia. Namun demikian ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan.

Seperti, penyusunan raperda perlindungan dan pengembangan kopi di Bondowoso harus memperhatikan beberapa hal. Diantaranya yakni kondisi riil perkopian di Bondowoso yang meliputi luasan lahan perkebunan kopi rakyat, skala ekonomi perkopian yang sudah berjalan.

” Kelembagaan terkait seperti koperasi, Apeki. Kemudian pembagian tugas yang yang jelas antara leading sector terkait. Sehingga tidak terjadi tumpang tinding dan fungsi. Selian itusinergitas lintas sectoral harus benar-benar diwujudkan,” urainya.

Diberitakan sebelumnya, Bupati Amin Said Husni menyampaikan tiga usulan Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) kepada DPRD dalam rapat paripurna, Selasa lalau (15/5). Ketiga Raperda tersebut di antaranya, Raperda tentang perlindungan dan pengembangan kluster kopi arabika, Raperda tentang barang milik daerah, serta Raperda ketiga yakni tentang izin usaha jasa konstruksi.

Ia menguraikan raperda kluster kopi ini intinya bahwa kluster kopi yang selama ini sudah dikerjasamakan oleh Pemkab Bondowoso dengan beberapa pihak, itu harus tetap eksis dan bahkan dikembangkan di masa-masa yang akan datang. (och)