Fraksi PPP Nilai Jawaban Bupati Terkait Interpelasi Yuridis dan Penuh Komitmen
- 23 December 2019
- 0
BONDOWOSO – Jawaban Bupati Salwa Arifin atas interpelasi DPRD terkait mutasi ASN Dalam Rapat Paripurna tertutup, di Gedung DPRD setempat, Senin (23/12/2019) mendapat apresiasi dari Fraksi PPP.
Menurut Juru bicara F-PPP, H Barri Sahlawi Zain, jawaban Bupati dinilai sudah sesuai yuridis, dan penuh komitmen.
Komitmen dimaksud utamanya perihal Bupati yang akan menindaklanjuti arahan, masukan dan keputusan dari BKN Regional Jatim dan hasil rapat klarifikasi mutasi ASN di kantor Komisi ASN yang dilakukan beberapa waktu yang lalu.
“F-PPP juga sangat mengapresiasi kelegowoan bupati, menghadiri sendiri undangan paripurna DPRD tanpa mewakilkan kepada pejabat lain,” katanya.
Ia melanjutkan bahwa Komitmen dan ketulusan bupati ini diklaimnya membuat anggota sidang paripurna merasa puas, dan tidak memerlukan tambahan penjelasan panjang lebar.
“Saya berharap dengan paripurna interpelasi ini, seluruh lapisan pemerintahan Bondowoso bisa lebih fokus dengan tugas dan kewajibannya masing-masing,” katanya pada awak media.
Ia melanjutkan Bupati Salwa sebagai kepala pemerintahan, akan menjadikan keputusan interpelasi, sebagai pelajaran penting dan berharga dalam mengambil keputusan di masa yang akan datang agar lebih teliti, lebih selektif dan bertanggungjawab.
Baca Juga : Berlangsung Hanya 30 Menitan, Bupati Salwa Jawab Interpelasi DPRD
Adapun ke depan, katanya, anggota Komisi 4 ini juga berharap, ada sinergi yang saling menguatkan antara Pemkab dan DPRD. Sebagaimana dalam UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, bahwa legislatif dan eksekutif adalah mitra sejajar dengan peran dan fungsi yang berbeda.
“Ke depan F-PPP mendorong, bagaimana antara legislatif dan eksekutif terbangun komunikasi dan kemitraan yang lebih produktif, membangun daerah untuk mencapai visi Bondowoso Melesat dalam bingkai iman dan taqwa, serta tidak perlu mempertebal garis pemisah antara oposisi dan koalisi pemerintah,”jelasnya.
Menurutnya, konsep yang perlu diusung adalah check and balances (saling kontrol dan menjaga keseimbangan). Sehingga kata dia, dengan konsep ini, interpelasi harus dimaknai dan diorientasikan sebagai bentuk pengawasan legislatif terhadap eksekutif, bukan yang lain.
Dijelaskannya juga, ada tiga program prioritas pembangunan yang perlu menjadi atensi bersama. Yaitu, pembangunan dan perluasan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik dan gerakan penanggulangan kemiskinan.
“Tiga prioritas tersebut harus menjadi isu bersama, antara legislatif dan eksekutif,” pungkasnya.(och)