BONDOWOSO – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Bondowoso menyebutkan lima Organisasi Perangkat Daerah harus mengembalikan anggaran ke kas daerah. Hal ini lantaran adanya sejumlah program pada anggaran tahun 2018 yang mendapat catatan dari BPK RI.

Adapun lima OPD yang disampaikan oleh Juru Bicara Fraksi PKB Suhartatik, saat membacakan Pandangan Umum Fraksi di Rapat Paripurna, Selasa (11/6), diantaranya yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan (DLHP), Bagian Umum Sekretariat Pemerintah Daerah, Rumah Sakit Umum (RSU) dr. H. Koenadi, dan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (DISKOPERINDAG).

Ia meneruskan bahwa ini menandakan masih ada  kelemahan perencanaan dan pengawasan yang dilakukan, baik oleh konsultan maupun oleh pengawas lapangan bahkan oleh inspektorat itu sendiri.

” Fraksi PKB menilai bahwa masih dimungkinkan beberapa program kegiatan yang sama masih terjadi di beberapa OPD.

Baca Juga : 44 ASN di Bondowoso Tak Masuk Hari Pertama Kerja Pasca Lebaran

Dilanjutkan oleh  Suhartatik, bahwa kelebihan pembayaran ini tidak bisa dilihat hanya sebagai kekeliruan administrasi keuangan semata. Akan tetapi sudah pada kerugian yang dirasakan oleh masyarakat.

“Masyarakat sudah tidak secara utuh menerima manfaat dari hasil pembangunan. Kami yakin bahwa terjadinya kelebihan pembayaran ini sebenarnya disebabkan adanya item pekerjaan yang tidak dikerjakan atau bahkan kekurangan volume,” ujarnya.

Wakil Bupati Irwan Bachtiar Rahmat, dikonfirmasi usai Rapat Paripurna, menerangkan bahwa semua kelebihan anggaran sudah dikembalikan ke kas daerah.

“Semua sudah, kalau tidak ada pengembalian pasti akan ada catatan-catatan dalam Opini yang diberikan oleh BPK,” pungkasnya.

Untuk informasi, pada 17 Mei 2019 lalu Pemerintah Kabupaten Bondowoso kembali menerima Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahun 2018 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Opini WTP ini merupakan kali ke tujuh diterima oleh Kabupaten berjuluk Republik Kopi itu.(och)