foto: InfoBondowoso.net

BONDOWOSO – Rencana Mendikbud terkait kebijakan sekolah delapan jam sehari selama lima hari dalam seminggu atau yang dikenal Full Day School (FDS), terus mendapatkan sorotan. Penolakan kebijakan tersebut terus bermunculan. Tak terkecuali di Kabupaten Bondowoso.

M Syaeful Bahar, Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Bondowoso mengaku sangat tidak setuju dengan kebijakan ini. Memang rencana kebijakan FDS ini, kata Bahar, berangkat dari niat baik Menteri Pendidikan untuk memerangi tingkat kenakalan remaja yang tinggi, dengan membangun pendidikan karakter dan moral melalui FDS. Namun demikian, Bahar menyayangkan kebijakan ini belum melalui kajian yang komprehensif. Karena tidak semua wilayah di Indonesia mengalami kasus yang serupa.Menurutnya ada di beberapa daerah terutama di pedesaan, yang masyarakatnya masih agamis. Di desa itu setiap harinya, setiap pulang sekolah siswa siswi masih diwajibkan untuk menempuh satu proses pendidikan yakni di madrasah diniyah. Sehingga, jika FDS ini diterapkan justru bisa mengacaukan proses pendidikan di beberapa daerah.

“Karena para siswa itu setelah pulang sekolah masih harus menempuh satu proses pendidikan lagi bisa melalui Madrasah Ibtidaiyah. Sehingga jika ide pak mentri itu direalisasi yang terjadi adalah bisa mengacaukan proses pendidikan di beberapa daerah yang masih menerapkan madrsah diniyah,” katanya.

 

Baca Juga : Heboh Pohon di Dekat Makam Pembabat Bondowoso Terbakar

 

Selain itu, yang juga harus menjadi pertimbangan yakni, fasilitas sarana dan prasarana di beberapa sekolah belum bisa memenuhi kebutuhan siswa ketika FDS diterapkan. Sebut sebagai contoh, tidak semua sekolah memiliki kantin yang komprehensif dan representatif untuk makan siswa. “Karena itu ada banyak yang bolong dari kebijakan ini,” ujarnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Praktisi Pendidikan sekaligus Konsultan Pendidikan At Taqwa Bondowoso, Matsdkur Damiri. Dia mengatakan bahwa kebijakan ini justru akan menggerus eksistensi dari sebuah madrasah diniyah yang ada di daerah. Karena sampai hari ini masih ada beberapa daerah yang harus berbagi waktu agar pendidikan formal bisa sama-sama jalan dengan madrasah diniyah taqmiliyah.

“Jadi kalau FDS ini diterapkan berapa banyak madrasah diniyah yang akan terkena imbasnya. Karena itu saya kira kecendrungannya negatif,” ujarnya.

Mengingat yang menjadi pertimbangan Mendikbud adalah pendidikan Moral, menurut Matskur, kalau berbicara pendidikan moral dan karakter, moralitas itu lebih banyak terjadi pada proses-proses yang tidak formal sehingga religiusitas dan pendidikan karakter justru banyak terbangun di Masjid, Mushollah, Ponpes, TPQ dan Madrosah.
Jadi kalau eksistensi lembaga diniyah yang menjadi tumpuan, tumbuh dan berkembangnya pendidikan karakter ini terganggu maka efeknya ini besar sekali.

“Jadi logikanya dengan ada madrasah diniyah saja moralitas sangat memprihatinkan, bagaimana jika madrasah diniyah ini tidak ada. Tidak bisa kita bayangkan, karena itu rem dari kenakalan semakin tidak ada,” katanya.

Sejauh ini, Dewan Pendidikan Kabupaten Bondowoso, seperti disampaikan Bahar, sudah bersurat pada Dewan Pendidikan provinsi Jawa Timur sebagai bentuk reaksi dari rencana kebijakan tersebut. “Sudah bersurat resmi ke Dewan Pendidikan Jatim. Dan Dewan Pendidikan Provinsi sudah membuat pernyataan tertulis dan sudah tembus ke beberapa organisasi di Jakarta. Selain itu, secara resmi PBNU dan LPP Ma’arif sudah membuat pernyataan tertulis terkait reaksi ini,” ujarnya pada Memo Indonesia.
(och/esb)