Share

SURABAYA – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) DPRD Jawa Timur mendorong agar Gubernur Jatim, Dr. H. Soekarwo, menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang pelarangan organisasi massa anti Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ketua F-PKB DPRD Jatim, Thoriqul Haq mengatakan, pihaknya mengapresiasi Gubernur Jatim yang melarang pergerakan Organisasi Massa anti Pancasila dan NKRI. Karena Pancasila ideologi Negara yang sudah menjadi kesepakatan para Pendiri Bangsa.

“Semua sudah tahu kalau ada Ormas yang hendak merubah NKRI dengan konsep Khilafah. Kami sudah cermati manuver Ormas itu sejak lama, sebelum Menkopolhukam mengeluarkan maklumat pembubaran,” katanya.

Thoriqul mendesak Gubernur Jatim memantau Perguruan Tinggi Negeri (PTN) atau Perguruan Tinggi Swasta(PTS) untuk mengantisipasi kemungkinan adanya pergerakan Ormas anti Pancasila dan menjadikan mahasiswa sebagai kader ataupun simpatisannya. Sebab, kampus bisa menjadi sasaran perekrutan dan penyebaran ajaran radikalisme dan intoleransi. Karena itu, harus ada kepedulian antara Pemerintah dengan masyarakat kampus.

“Harus kerjasama dengan rektor dan civitas akademik, karena otoritas kampuslah yang mengerti situasi internal kampus,” ujarnya

Thoriqul menambahkan, NU dan Muhammadiyah punya infrastruktur hingga ke tingkat paling bawah. Karena itu efektif dalam melakukan penguatan Odeologi Pancasila serta mendeteksi dan menangkal upaya pihak lain yang anti Pancasila dan NKRI.

”Saya berharap Pemerintah menggandeng NU dan Muhammadiyah untuk menangkal kegiatan ormas radikal dan intoleran,” pungkasnya. (sga)