Share


BONDOWOSO – Inspketorat Kabupaten Bondowso menyebut bahwa pada 28 Januari 2019, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berkunjung ke Bondowoso. Kedatangan lembaga pengawasa keuangan negara ini untuk memeriksa Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) 209 desa penerima DD/ADD.

Wahyudi Triatmadji, Kepala Inspektorat Bondowoso, saat menyampaikan pemaparannya di Kunker Bupati Zona Empat, di Resi Gudang Sumber Wringin, Kamis (24/1), menerangkan, bahwa kendati BPK akan segera datang namun baru Kecamatan Binakal yang telah menyerahkan SPJ DD/ADD desa-desanya. Adapun 22 kecamatan lainnya masih belum. Dirinya pun mengaku bahwa pihaknya masih belum bisa melakukan kompilasi terhadap data-data SPJ DD/ADD sebagai laporan.

“ suka tidak suka, mau tidak mau, bapak ibu tanggal 28 BPK sudah datang. Yang buat saya prihatin sampai sekarang Baru satu Kecamatan yang sudah menyelesaikan SPJ DDnya. Kecamatan Binakal,” ungkapnya di hadapan Camat, dan Kades dari kecamatan Pujer Ijen, Sukosari, Sumber Wringin, dan Tlogosari.

 

Baca Juga : Desa Sukosari Kidul Sebut Data Penerima BPNT Semerawut

Ia menerangkan bahwa sebenarnya manakala SPJ DD/ADD desa terlambat maka akan berdampak pada pencairan DD/ADD tahun 2019. Karena, salah satu syarat pencairan DD yakni harus rampunya SPJ DD/ADD seluruh desa.
“Di peraturan Bupati kalau tidak salah ada itu sanksinya (telat laporan SPJ DD/ADD),” kata Wahyudi.

Sebelumnya dalam berbagai kesempatan Kunjungan kerja Bupati, Wahyudi terus mendorong desa untuk segera menyelesaikan laporan tersebut. Bahkan, pihaknya mendorong desa yang mengalami kesulitan ntuk memanfaatkan klinik konsultasi di Inspektorat untuk membantu.

Adapun pelaporan pertanggungjawaban DD/ADD tahap ketiga berdasarkan pada Perbup, terakhir pada Februari minggu kedua tahun berikutnya. Namun, pihaknya mendorong, setiap desa bisa menyelesaikan pada 31 Januari 2019. Hal ini, agar pihaknya bisa membuat laporan kompilasi, dan termasuk jika ada yang salah bisa ada waktu untuk membetulkan.(och)