Share

SURABAYA – Komisi B Bidang Perekonomian DPRD Surabaya meminta Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Pemerintahan Kota (Pemkot) Surabaya segera mencabut ijin operasional tiga pasar yang telah dinyatakan melakukan pelanggaran. Tiga pasar tersebut adalah  Pasar Tanjungsari 36 Pasar Tanjungsari 74 dan Pasar Dupak Rukun 103, Surabaya.

Sekretaris Komisi B DPRD Kota Surabaya, Edi Rachmat menilai, Disperindag Surabaya lamban dalam menertibkan tiga pasar tradisional yang selama ini melanggar aturan dengan menjual barang dagangan secara grosir.

“Setelah adanya pembekuan perijinannya mestinya langsung pencabutan, terbitkan bantuan penertiban (Bantib) ke Satpol PP untuk dilakukan penutupan,” katanya.

Disperindag Surabaya, dijelaskannya seolah membuat aturan sendiri dalam menegakkan peraturan daerah (perda) maupun peraturan wali kota (perwali), dimana setelah keluar surat pembekuan Ijin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat (IUP2R) terhadap tiga pasar itu, namun masih memberikan kelonggaran 30 hari. Jika pengelola tidak mentaati aturan selama 30 hari, maka IUP2R akan dicabut.

“Dalam Perda Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat pasal 28 ayat 2, dan Perwali Nomor 53 tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Perda 1/2015,Tidak tidak pernah mengatur pemberian tenggat waktu 30 hari,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Disperindag Surabaya Arini Pakistyaningsih mengatakan untuk surat pembekuan IUP2R itu sudah dilayangkan tanggal 12 Juli 2017. Pada tanggal itu, sudah masuk jatuh tempo sejak dilayangkannya surat peringatan tiga (SP-3) pada Selasa (30/5/2017).

“Surat pembekuannya tertanggal 12 Juli 2017, karena sesuai jatuh temponya. Itu sudah ditandatangani sebelum rapat dengar pendapat di Komisi B DPRD Surabaya pada 13 Juli 2017,” katanya.

Menurutnya, setelah pasar grosir ilegal itu dibekukan, maka proses selanjutnya adalah pencabutan IUP2R, dan penutupan pasar rakyat melalui penyegelan.

“Saya hanya menjalankan dan mengikuti tahapan-tahapan yang sudah diatur di dalam Perda Nomor 1 Tahun 2015 dan Perwali Nomor 54 tahun 2015,” akunya.

Arini mengklaim tenggat waktu 30 hari, sebelum proses pencabutan ijin dilaksanan itu diatur dalam Standart Operation Procedur (SOP) Dinas Perdagangan Kota Surabaya.

“Itu ada di SOP Disperindag yang masing-masing 30 hari,” pungkasnya.(sga)