SITUBONDO – Kebijakan Bupati Situbondo Dadang Wigiarto yang melakukan penjadwalan bantuan sosial beras dari Kemensos RI di wilayah itu disayangkan oleh DPRD setempat.

Ketua Komisi I DPRD Situbondo, H. Faisol, Kamis (1/10/2020), mengatakan, bahwa kondisi ini justru pada akhirnya akan ditunggangi kepentingan politik.

“Ini kan bantuan dari Kemensos RI, ada apa Bupati ikut masuk mengatur jadwal pendistribusian?,” katanya.

Di sisi lain, katanya, penjadwalan distribusi tersebut justru memperlambat bantuan beras kepada KPM PKH yang saat ini sangat membutuhkan bantuan beras, dampak pandemi COVID-19.

“Kalau sehari dijadwal dua desa, seperti yang disampaikan Bupati, Situbondo kan punya 136 Desa dan kelurahan, jelas ini akan memakan waktu lama,” bebernya.

Sementara itu, Ketua Komisi IV, H. Fachrudi. Politisi PPP itu menilai bahwa Bupati tidak konsisten. Karena Surat Edaran Bupati terkait petunjuk teknis penyaluran BSB bekerjasama dengan Pendamping PKH.

“Surat Edaran yang ditandatangani Bupati Situbondo, pada poin 3 disebutkan bahwa penyaluran BSB bekerjasama dengan PKH,” tegasnya.

Baca Juga : Koordinator Pendamping PKH Bantah Tudingan Bupati Buat Jadwal Penyaluran Beras di Luar Dinas

Diberitakan sebelumnya, Agus Ari Cahyadi, Koordinator Pendamping PKH Kabupaten, mengaku, membantah tudingan bupati tersebut. Menurutnya, tudingan itu tidak benar. Mungkin ada salah satu oknum, namun Bupati Dadang harus memberikan bukti.

“Jika misalnya tidak ada bukti. Kemudian kami dituding, kami secara kelembagaan juga tersinggung. Kami akan sampaikan ke Kemensos, bahwa proses ini sudah tidak sehat,” katanya.

Menurut Ari-panggilan akrabnya, sejak awal pihaknya tak pernah turut diajak dalam menentukan jadwal. Padahal, yang bertanggung jawab secara tekhnis adalah PKH Kabupaten Situbondo.

“Terkait dengan Pilkada ini sudah kami tegaskan, PKH secara kelembagaan adalah netral dalam pelaksanaan Pilkada ini. Kami tidak terkait dengan calon siapa pun, kami tidak mendukung kepada kandidat siapa pun,”katanya.

” Sehingga kami jangan digeret-geret kesana. Kami tidak terlibat, dan tak akan melakukan kampanye dalam bantuan sosial beras ini,”jelasnya.

Ia justru mengkritisi jadwal penyaluran yang sudah ditentukan satu hari untuk dua desa. Justru dengan model seperti ini, katanya, memperlambat distribusi beras ini kepada penerima manfaat.

“Ini memperlambat proses distribusi kepada KPM,”pungkasnya.(och)