BONDOWOSO – DPRD Bondowoso mengembalikan draft Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang diajukan ke Pemerintah Daerah.

Menanggapi hal ini, Wakil Bupati Irwan Bachtiar Rahmat menyebut akan melaksanakan rapat antar pimpinan. Yakni untuk melakukan penyesuaian, sinkronisasi untuk membahas apa yang memang menjadi sorotan dari legislatif.

“Saya sudah lapor ke Pak Bupati. Kita akan melakukan rapat di internal kita di Pemerintahan. Untuk membahas apa yang memang menjadi sorotan temen-temen yang ada di DPRD,”ujarnya Jum’at (14/8/2020).

Ia melanjutkan, bahwa pihaknya juga akan segera melakukan koordinasi dan konsultasi ke DPRD.

“Kita akan segera rapat koordinasi dan konsultasi dengan pimpinan DPRD,”urai politis PDIP itu.

 

Baca Juga : Wabup Irwan : Kemerdekaan di Tengah Pandemi Momentum Berkontribusi

 

Ditanya perihal 11 OPD yang dipimpin Plt dan berpengaruh terhadap penandatanganan RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah), Wabup Irwan mengaku, saat ini memang yang perlu disegerakan adalah penggeseran dulu.

“Kita tentunya sudah melaporkan (Lapor ke KASN, red) untuk saat ini yang perlu disegerakan adalah penggeseran dulu. Mana yang akan digeser, setelah tau yang akan digeser OPD mana. Tinggal yang kosong akan dilakukan open bidding,”pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, bahwa DPRD Bondowoso memint agar pembahasan APBD tahun 2021 ditunda terlebih dahulu.

Komisi I Minta Pembahasan APBD 2021 Ditunda, Tohari : RKPD yang Diajukan 11 OPD Tak Sah

BONDOWOSO- Komisi 1 DPRD Bondowoso meminta agar pembahasan APBD tahun 2021 ditunda terlebih dahulu.

Penyebabnya, yakni Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), yang diajukan oleh 11 OPD Pemkab Bondowoso dinilai tidak sah. Karena berkas yang diajukan, ditandatangani oleh kepala OPD yang statusnya masih Plt (pelaksana tugas) yang memiliki kewenangan terbatas. Salah satunya tidak bisa mengambil kebijakan, yang berkaitan dengan alokasi anggaran.

“Maka untuk pembahasan APBD Tahun 2021 kami anggap cacat prosedur. Saya minta ke pimpinan untuk ditunda dulu,” demikian disampaikan oleh Ketua Komisi 1 DPRD Bondowoso, Tohari.(och)