Share

BONDOWOSO – Komisi III DPRD BONDOWOSO telah mengeluarkan dua rekomendasi terkait persoalan limbah yang dikeluarkan PT Bonindo.

Wakil Ketua Komisi III, Kukuh Rahardjo mengatakan rekomendasi pertama PT Bonindo segera berkoordinasi dengan DLHP untuk pengurusan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL-UKL). Sebab, perusahaan atau pabrik yang mengeluarkan limbah harus mengantongi dokumen itu. Sedangkan, PT Bonindo sendiri belum mempunyai dokumen UPL-UKL.

“Rekomendasi ke dua PT Bonindo harus membuat IPAL yang mumpuni agar limbah yang keluar sesuai aturan UU Lingkungan Hidup,” katanya, Rabu (3/3/2021).

 

Baca Juga : Bupati Salwa Lantik Puluhan Pejabat Fungsional dan Administrasi

 

Berdasar hasil laboratorium Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan (DLHP) Bondowoso menunjukkan terdapat kandungan Total Suspended Solids (TSS) dan Chemical Oxyge Demand (COD) melebihi ambang batas pada air limbah.

Kukuh menjelaskan, rokomendasi itu muncul dari hasil rapat Pengganti Antar Waktu (PAW) beberapa waktu lalu.

Sebelumnya, Komisi III juga telah melakukan sidak ke lokasi. Selain itu, mereka meninjau beberapa titik aliran limbah di Dusun Daringan, Desa Pekauman, Grujugan.

“Rekomendasi itu sudah kami serahkan ke pimpinan (Ketua DPRD Bondowoso). Sementara belum ada tanggapan,” paparnya.

Ia menyebutkan, sesuai aturan, sanksi yang diberikan ketika nanti PT Bonindo tak langsung bertindak untuk memecahkan masalah limbah yakni surat teguran. Paling berat, sanksinya penutupan paksa.

“Namun, karena menyangkut hajat hidup orang banyak, kami upayakan mencari jalan win-win solution,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Bondowoso, Ahmad Dhafir mengatakan surat rekomendasi itu belum sampai ke tangannya.

“Setelah surat itu sampai, saya pastikan tidak akan merubah rekomendasi dari Komisi III,” pungkasnya.

Diberikan sebelumnya, air limbah pabrik sumpit tersebut mengalir ke selokan permukiman warga hingga sawah dengan mengeluarkan bau menyengat dan berbusa.

Tak hanya itu, sumur beberapa warga tak bisa digunakan untuk keperluan sehari-hari karena tercemar limbah. (abr)