BONDOWOSO – Implementasi dari pelaksanaan UU Desa tahun 2014 tentang desa sudah berjalan selama tiga tahun sejak 2015. Namun demikian, Komite I DPD RI masih menemukan sejumlah tumpang tindih regulasi dan perundang-undangan yang pada akhirnya membuat pelaksanaan UU desa, utamanya realisasi dari dana desa justru menimbulkan perspektif seolah-olah menjadi ladang korupsi.

Padahal, menurut kacamata Komite I DPD RI, kasus ini timbul bukan hanya karena tumpang tindih regulasi. Melainkan karena kurangnya pembekalan terhadap Sumber Daya Manusia di tingkat aparatur desa.

Selama ini, sosialisasi peraturan UU dan di bawahnya tentang dana desa diberikan kepada aparatur desa dengan waktu hanya 45 hari. Sedangkan SDM di tingkat desa itu dipilih bukan karena faktor kemampuan melainkan lebih kepada kepercayaan atau modal sosial.

“Saya yakin mereka yang pendidikan tinggi, S1, S2 pun tidak mungkin bisa langsung beradaptasi mengimplementasikan  UU secara baik di lapangan jika disodori tanggung jawab yang cukup besar. Angka yang cukup fantastis, ratusan juta, tahun depan satu miliar, dengan berbagai regulasi yang begitu banyak. Bahkan regulasinya tumpang tindih, di antara dua kementrian saling bertabrakan,” papar Benny Rhamdani, Wakil Ketua Komite I DPD RI, usai acara Kunjungan Kerja Komite I DPD RI pada Kegiatan Pengawasan atas Pelaksanaan UU Nomer 6 tahun 2014 tentang desa, di Pendopo, Selasa (5/12).

Parahnya lagi, sering dijumpai adanya petunjuk teknis di bawah yang juga berlapis. Ia menyontohkan ada juknis yang dikeluarkan di dua kementrian sedang berjalan dilaksanakan di level bawah, kemundian muncul lagi juknis yang lainnya yang berbeda secara prinsip dan subtantif.

Jadi, kata dia, kalau pun ada kesalahan yang dalam perspektif penegak hukum dianggap ini pidana, pihaknya meyakini bahwa ini kesalahan administratif yang kalapun dianggap pidana, ini bukan kesahalan aparatur desa sepenuhnya tapi karena sistem yang belum normally, dan peraturan perundang-undangan dan regulasi yang tumpang tindih.

Baca Juga : Apel Siaga Bencana, Ini Empat Pesan Bupati Amin

“Negara harus hadir. Negara bertanggung jawab atas kesalahan ini. Kalau pun ada kesalahan ini, dari 74 ribu desa kan hanya terjadi di beberapa desa. Jangan ini kemudian digeneralisasi seolah-olah Kades itu korup, uang ini akan menimbulkan masahalan, akan terjadi bencana dan gempa bumi,” jelasnya.

Sementara terkait fungsi pengawasan sendiri, Benny Rhamdani mengakui koordinasi antara kedua kementrian memang belum optimal, termasuk di level pengawasan.  Sementara pihaknya sejauh ini tengah mendorong fungsi pengawasan di tingkat Pemerintah Dearah dalam hal ini, Inspektorat. Namun demikian, jumlah personil yang terbatas di inspektorat berbanding terbalik dengan jumlah desa yang harus diawasi.  Untuk itu, kata Beny, Komite I DPD RI mengusulkan agar pemerintah mengalokasikan anggaran di APBN untuk inspektorat.

“Kita dorong, sekali pun terbatas personil inspektorat anggarannya harus diperkuat dialokasikan di APBN jangan dibebankan di Pemda. Pemda nggak punya anggaran,” ujarnya.

Ia pun meyakini jika pengawasan di level inspektorat berjalan efektif maka, jika ada temuan, atau pun laporan-laporan dugaan ini bisa di take over dulu oleh daerah. Hal ini pun bisa membuat situasi nyaman bagi Kades menjalankan tugas dalam hal penggunaan dana desa dalam hal pembangunan, pemberdayaan, termasuk Bumdes dan sebagainya.

“Ini juga mempermudah sistem-sistem pelaporan yang akan menjadi tanggung jawab terakhir dari kepala desa. Jadi meraka akan terbebas dari teror dan rasa takut,” pungkasnya.

Dalam acara tersebut turut dihadiri oleh Anggota Komite I DPD RI di antaranya Muhammad Mawardi dan Syafrudin Atasoge, Bupati Amin Said Husni, termasuk juga sejumlah Kepala OPD, Kepala Desa, serta seluruh camat. (och)