Share

SURABAYA – Provinsi Jawa Timur mempunyai potensi sumberdaya kelautan dan perikanan melimpah yang tersebar di 22 kabupaten/kota pesisir bagian utara dan selatan, Pulau Madura, serta pulau-pulau kecil di wilayah Provinsi Jawa Timur. Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pengelolaan laut dan pengawasan sumberdaya perikanan dan kelautan mulai dari 0 sampai 12 mil laut adalah kewenangan Provinsi, pengawasan disini menyangkut wilayah pesisir dan konservasi. Demikian diungkapkan Kepala Bidang (Kabid) Kelautan,Pesisir dan Pengawasan (KPP) Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Jatim Ir.H Fatkhur Rozaq

Rozaq mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur melalui Dinas Perikanan dan Kelautan, saat ini terus berupaya menguatkan kegiatan pengawasan bersama TNI-AL dan Polair yang tergabung dalam Poskamladu (Pos Keamanan Perikanan dan Kelautan Terpadu).

“Untuk mendukung kegiatan tersebut memang diperlukan fasilatas atau sarana yang berupa armada kapal pengawasan yang dapat menjangkau wilayah sampai 12 mil laut sehingga diharapkan pelanggaran/tindak pidana perikanan maupun konflik nelayan dapat diminimalisir,” katanya dikantornya, kemarin.

Kegiatan pengawasan selama ini, menurutnya telah difasilitasi dengan 15 speed boat yang berada di 15 Poskamladu, akan tetapi diperlukan speed boat dengan ukuran lebih besar sehingga bisa menjangkau sampai 12 mil laut yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Dari 22 kabupaten/kota pesisir yang memiliki wilayah laut dengan 15 speed boat yang dipunyai, diungkapkannya 1 speed boat didukung dengan 4 anak buah kapal (ABK) harus melakukan pengawasan 2 kabupaten.

 

Baca Juga : Pemprov Jatim Apresiasi Berdirinya Konjen Australia di Surabaya

 

“Guna memaksimalkan supervisi sumber daya kelautan dan perikanan pada tahun ini, diharapkan1 kapal bisa mengawasi 2 kabupaten dengan anak buah kapal (ABK) yang benar-benar profesional,” ungkapnya.

Dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya kelautan dan perikanan, ditambahkannya akan tetap bersinergi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota, Pokmaswas serta Poskamladu dimasing-masing daerah.

“Dinas Perikanan dan Kelautan di daerah, dalam hal ini berkaitan dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang sudah tidak memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pengawasan sumberdaya perikanan dan kelautan di daerah, pengawasan terhadap ekosistem perairan juga patut dijaga termasuk mangrove, terumbu karang, padang lamun,” pungkasnya.

Sekedar diketahui, UPT Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Jawa Timur sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 115 Tahun 2016 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur adalah Mayangan Kota Probolinggo, Muncar Kabupaten Banyuwangi, Tamperan Kabupaten Pacitan, Bulu Kabupaten Tuban, Bawean Kabupaten Gresik, Pasongsongan Kabupaten Sumenep dan Pondokdadap Kabupaten Malang, Puger Kabupaten Jember dan Popoh Kabupaten Tulungagung. (sga)