
Disparbudpora Tengah Bahas Aturan Agar Pokdarwis Bisa Mandiri dan Tak Jadi Korban Politik Desa
- 20 October 2022
- 0
BONDOWOSO – Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga (Disparbudpora) Bondowoso tengah membahas aturan agar kelompok sadar wisata (Pokdarwis) tak hilang di tengah jalan karena menjadi korban politik desa.
Menurut Kadisparbudpora, Moelyadi, keberadaan Pokdarwis dan desa wisata, berdampak baik bagi desa. Meski begitu, tidak jarang hal tersebut harus berhenti di tengah jalan. Akibat kepentingan politik pemilihan kepala desa. Program serta tempat yang sudah dibangun sedemikian rupa. Terpaksa harus terbengkalai, karena pengelolanya tidak aktif.
Karena itulah, pihaknya tengah membahasa aturan, agar sebisa mungkin Pokdarwis bisa mandiri.
“Sebisa mungkin Pokdarwis nanti mandiri. Jadi siapapun pengganti kepala desa tidak akan berpengaruh,” katanya.
Meski sebenarnya anggaran dari Pokdarwis, lebih banyak diberikan oleh desa. Menurutnya, setiap barang yang diberikan oleh desa, kemudian menjadi aset desa. Bukan milik kepala desa atau perangkatnya.
Untuk mengatasi masalah yang masih ditemukan di Bondowoso ini, Mulyadi menegaskan harus ada koordinasi serta kerjasama yang baik, antara Pokdarwis dan unsur pemerintah desa. Sehingga wisata yang dikelola desa dapat berjalan secara berkelanjutan.
“Nanti juga kami akan membuat regulasi tersendiri. Untuk mengatur hal itu,” imbuhnya.
Baca Juga : Tahun 2023 Bondowoso Diperkirakan Alami Minus Anggaran, Wabup Irwan Sebut Hemat Belum Tentu Berhasil
Lebih lanjut, dia juga mengungkapkan akan berupaya untuk terus menambah jumlah desa wisata yang ada. Bahkan semua desa di Kota Tape ini ditargetkan memiliki status tersebut. Dengan catatan menyesuaikan dengan kearifan lokal dan potensi alam yang dimiliki.
“Tidak bisa kemudian kami secara sporadis, membangun desa wisata di semua desa,” tegasnya.
Saat ini perkembangan hal itu, memang cukup pesat. Bahkan menurutnya, hampir setiap bulan selalu muncul desa-desa baru yang mendeklarasikan sebagai desa wisata.
Meski begitu, dari seluruh desa yang ada jumlahnya belum mencapai 80 persen.
“Kami berupaya, agar semua desa memiliki pokdarwis. Serta menjadi desa wisata,” pungkasnya. (Och)