Share

PROBOLINGGO – Dinas Pertenakan (Disnak) Kabupaten Probolinggo bersama Polres Probolinggo serta Pengusaha Sapi dan Kerbau Kabupaten Probolinggo, melaksanakan Sosialisasi Pengendalian Pemotongan Betina Produktif untuk ternak Sapi dan Kerbau.

Hal ini dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo sesuai dengan perjanjian polri dan Direktorat Jenderal (Dirjen) Peternakan dan Kesehatan Hewan (Keswan) bulan Mei tahun 2017 lalu.

Acara sosialisasi ini dilakukan di Pendopo Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo, Propinsi Jawa Timur. Turut hadir pada acara tersebut antara lain Polres Probolinggo yang diwakili KBO Polres Probolinggo Kompol Mudri, Camat Krucil, Camat Tiris, Pejabat desa

Kepala Dinas Peternakan (Disnak) dan Kesehatan Hewan (Keswan) Kabupaten Probolinggo, Ir Endang Sri Wahyuni, kepada media menjelaskan jika kegiatan ini adalah mendukung program Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting (UPSUS SIWAB).

“Ini adalah salah satu program yang dicanangkan Kementerian Pertanian (Kementan) RI, untuk mengakselerasi percepatan target pemenuhan populasi sapi potong dalam negeri. Dan ditingkat Kabupaten/Kota untuk mendukung kegiatan Upsus Siwab harus dilakukan dengan baik dan benar,” jelas Ir Endang, tadi siang.

Baca Juga : Bupati Amin Minta Tomas Membantu Meningkatkan Derajat Kesehatan

Sosialisasi ini dilaksanakan, kata Ir Endang adalah untuk mengurangi angka pemotongan hewan betina yang produktif di Kabupaten Probolinggo. Sebab Kabupaten Probolinggo, menurut Ir Endang merupakan daerah yang terbesar angka pemotongan hewan.

Dasar hukum yang dipergunakan pada kegiatan ini adalah Undang-Undang Nomor 18 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dan pada pasal 18 ayat 2 berbunyi “Penentuan Ternak ruminansia betina yang tidak produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dokter Hewan Berwenang”.

Selain dasar hukum diatasi, ditambahkan Ir Endang ada juga Peraturan Kementrian Pertanian (Permentan) Nomor 48 tahun 2016 tentang Upaya khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting.

Ir Endang juga mengutarakan bahwa maksud dilaksanakan kegiatan ini adalah menyampaikan sosialisasi serta pembinaan kepada masyarakat agar mengetahui jika mereka melakukan pemotongan hewan betina produktif dapat mengakibatkan menurunnya populasi ternak ruminansia dan ketersediaan daging di masyarakat.

“Ternak ruminansia betina produktif dilarang disembelih karena merupakan penghasil ternak yang baik kecuali untuk keperluan penelitian, pemuliaan atau penanggulangan penyakit hewan,” urainya lagi.

Sedangkan untuk sanksi bagi  masyarakat yang melakukan pemotongan betina produktif, kata Ir Endamg sanksi telah diatur pada Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

“Pada pasal 85 ada sanksi administratif dan pada pasal 86 ada ketentuan sanksi pidana paling lama 3 tahun kurungan,” bebernya.

Dengan sosialisasi pembinaan kepada masyarakat seperti ini diharapkan mereka semakin mengerti betapa pentingnya mencegah pemotongan betina produktif.

“Agar target untuk swasembada daging yang dicanangkan oleh pemerintah pusat dapat tercapai,” pungkasnya. (adv/afu)