Share

BONDOWOSO – Pemerintah Daerah menggelar diskusi terkait revisi PP nomer 11 tahun 2019 tentang desa, di Pendopo Ki Ronggo, pada Minggu (9/6/2024) siang.

Acara tersebut juga menjadi ajang tasyakuran tentang perpanjang masa jabatan Kades yang tertuang dalam UU nomer 3 tahun 2024.

Ketua DPRD Bondowoso, Ahmad Dhafir, mengatakan, diskusi ini bisa menjadi ruang aspirasi untuk memperjuangkan revisi peraturan pemerintah (PP) tersebut ke Jakarta.

Di lain sisi, hal ini pun diharapkan bisa menjadi serap aspirasi untuk pengusulan perubahan Perda tentang pemerintah desa. Utamanya, terkait perangkat desa.

“Di saat itu menyangkut Perda Pemdes, saya selalu mengikuti. Tujuannya untuk mengawal kepentingan teman-teman perangkat desa dan Kades,” ujarnya.

Ia melanjutkan, pihaknya merasa penting untuk mengawal kepentingan perangkat desa dan Kades. Karena, dinilainya mereka merupakan ujung tombak pemerintah di tingkat desa.

Pria akrab disapa Pak Dhafir itu, juga menyampaikan sejumlah pasal-pasal kontradiktif di PP nomer 11 tahun 2019. Seperti di antaranya yakni terkait tunjangan perangkat desa agar di PPnya tak menyebut nominal.

“Mohon jangan menyebut angka, agar kami bisa rembukan dengan tim anggaran,” ujarnya.

Semuanya disampaikannya agar nanti masukan ini bisa dibawa oleh Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) ke Jakarta.

Dalam kesempatan itu, pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PKB Bondowoso itu mengatakan, pihaknya berharap Pemerintah Daerah nantinya dalam pengusulan perubahan Perda tentang pemerintah desa agar bisa betul-betul menyelamatkan posisi perangkat desa.

Utamanya, agar ada usulan bahwa pemberhentian perangkat desa dilakukan oleh Bupati melalui usulan Camat.

Tujuannya agar nantinya perangkat desa ini bisa tentram dan tenang. Lebih-lebih setelah Pilkades mereka tetap bisa tentram karena tidak khawatir akan dipecat oleh Kades terpilih.

Baca Juga : DLH Situbondo Ajak Masyarakat Tukar Botol Plastik dengan Bibit Pohon

“Jika nanti diusulkan, dan tak ada hal itu. Maka akan saya rubah,” ujarnya diikuti tepuk tangan perangkat yang hadir.

Pj Bupati Bondowoso, Bambang Soekwanto, mengatakan, penyusunan Raperda tersebut harus menunggu peraturan pemerintahnya (PP). Karena itulah, jika nanti PP nya sudah turun, maka dalam penyusunan Raperdanya harus melibatkan SKAK dan PPDI.

“Karena harus mengakomodir apa yang menjadi kepentingan PPDI maupun SKAK. Agar tak bentrok,” katanya.

Terkait tunjangan, kata Bambang, dirinya sangat paham tentang keluhan dari perangkat desa. Dan dirinya pun mengaku nadanya seirama dengan penyampaian Ketua DPRD Bondowoso.

“Tolong Pak Kades kan mau berangkat ke Jakarta, PPnya tolong jangan disebut nominal,” jelasnya.

Ketua DPD PPDI Bondowoso, Ahmad Wasil mengatakan, aspirasi paling mendasar terhadap peraturan pemerintah tersebut yaitu tentang tunjangan bagai perangkat desa. Agar bisa setara dengan PNS golongan 2A. Yakni, sebesar Rp 2,7 juta untuk perangkat desa dan Rp 3,5 juta untuk sekretaris desa.

“Nanti semua aspirasi kita bawa ke pusat, insyAllah berangkat tanggal 13 ini,” kata pria yang juga perangkat desa Gayam, Kecamatan Botolinggo.

Pria yang juga menjabat sebagai Sekjen PPDI menyebutkan, dalam UU hanya berbunyi pemberiaan tunjangan namun di peraturan pemerintahnya dijelaskan. Artinya, masih sesuai dengan kemampuan daerah dan belum mengikat. Sehingga, jika keuangan daerah tidak mampu maka tunjangannya tidak ada.

“Selama ini di Bondowoso tidak ada, hanya Siltap (penghasilan tetap) dengan nominal Rp 2 juta 22 ribu,” pungkasnya.

Acara tersebut turut dihadiri oleh Pj Sekda Bondowoso, Haeriyah Yuliati; Ketua PPDI Jawa Timur, Ketua Sentra Komunikasi Antar Kepala Desa (SKAK) Bondowoso, Mathari; serta sejumlah Kades dan perangkat desa se kabupaten.(Och)