Share

BONDOWOSO – Ketua DPC PKB Bondowoso, Ahmad Dhafir sesalkan rencana kenaikan honor guru ngaji dijadikan sebagai komoditas politik. Hal ini mengingat, banyaknya perdebatan yang muncul di permukaan, karena tidak masuknya kenaikan honor guru ngaji ke dalam draf RAPBD tahun 2019. Padahal, rencana kenaikan honor guru ngaji, dari sebelumnya Rp 800ribu per tahun menjadi Rp 1,5 juta per tahun, menjadi salah satu janji politik, Bupati Salwa Arifin, dan Wabup Irwan Bachtiar Rahmat.

“Terkait kenaikan insentif guru ngaji, seharusnya tidak perlu menjadi polemik yang mengakibatkan terjadinya kegaduhan di ranah publik. Insentif Rp 1,5 juta per tahun itu dibagi 12 bulan hanya Rp 120 ribu. Kemudian Rp 120 ribu dibagi 30 hari akan menjadi Rp 4.000 rupiah perhari. Hanya uang empat batang rokok saja kok diributkan. Seharusnya yang diperdebatkan bagaimana untuk meningkatkan kualitas keagamaan yang jauh lebih penting dari pada Rp 1,5 juta. Paling penting, hormati posisi guru ngaji kalau ini disampaikan di publik,” tuturnya di Kantor DPC PKB, Minggu (7/10).

Kendati demikian, menurut laki-laki yang pernah menjabat sebagai Ketua DPRD selama tiga periode itu, program guru ngaji bukan hal yang baru. Sejak Bupati Mas’ud sebelum Bupati Amin Said Husni, sudah ada program bantuan honor guru ngaji yang diberikan tiap tahun dengan kenaikan juga terjadi hampir setiap tahun.

 

Baca Juga : Ke Bondowoso Pakai Batik Sumbersari, Sandi: Komitmen Kampanye Bermartabat

 

Bahkan, dirinya pun pernah melakukan pertemuan secara langsung dengan para guru ngaji di 21 kecamatan, untuk menyampikan janji kenaikan honor guru ngaji saat mencalonkan diri di Pilbup 2018. Dengan realisasi pada tahun 2018 juga.

“2018 sebenarnya sudah bisa realisasi. Nggak nunggu 2019. Karena pemilihan kepala daerah pada Juni 2018 kemarin.
Kan saat itu sudah tahu siapa yang terpilih,” urainya.

Maka seharusnya tim pemenangan sudah menyampaikan kepada tim anggaran untuk perubahan anggaran Agustus 2018. Sebab, itu merupakan visi misi dan bagian dari janji saat kampanye yang masih ada waktu 3 bulan untuk menyampaikan ke eksekutif.

“Tentunya merevisi KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara). Sekaligus menyusun draf perubahan anggaran 2018 dan menambah honor guru ngaji kan bulan puasa kemarin sudah terima Rp 800. Kemudian bisa ditambah menjadi Rp 700ribu,” tutur Dhafir pada awak media.

Ditanya peluang kenaikan honor guru ngaji tahun 2019 melalui pembahasan di DPRD, ia mengingatkan bahwa anggaran daerah saat ini sudah e-planning dan e-budgeting. Sejatinya, sudah terencana sebelum musrembang, kemudian tersusun di KUA-PPAS yang sudah menjadi nota kesepakatan eksekutif dan legislative menjadi APBD.

“Dari KUA-PPAS yang sekarang dengan tahun sebelumnya sudah tidak sama, untuk merubah atau merivisi melalui pembahasan anggaran di DPRD yang sudah disepakati bersama. Kalau tahun sebelumnya masih ada kesempatan. Dan tim anggaran sudah menyepakati Juli 2018 kemarin,” pungkasnya. (Och)