Share

BONDOWOSO -Pemerintah desa yang tak menyerahkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi warga kurang mampu terdampak Covid-19 akan dikenai sanksi.

Sanksi dimaksud yakni DD tahap ke tiga tak bisa dicairkan.

Demikian ditegaskan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bondowoso, Abdurrahman, saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (28/4/2020).

“Yakni berupa penghentian penyaluran dana desa taha ketiga. Pada tahun anggaran berjalan,” katanya.

Ia menerangkan, bahwa ketentuan tersebut tertera dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI. Nomor 40/PMK.07/2020, tentang perubahan atas PMK nomor 205/PMK.07/2019 tentang pengelolaan DD.

 

Baca Juga : Sering Terjadi Ledakan, Warga Desa Kalianyar Trauma

 

Sementara menurutnya, kalau DD tahap ketiga tidak bisa dicairkan, karena tak melaksanakan BLT. Maka tahap kedua juga sebenarnya tidak bisa dicairkan.

“Karena harus melampirkan data (penerima BLT),” imbuhnya.

Informasi dihimpun, bahwa besarnya BLT yang diterima masyarakat yakni Rp 600ribu per bulan selama tiga bulan.

Namun demikian penerima BLT tersebut adalah mereka yang tetap masuk dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) tapi bukan penerima PKH, bukan penerima BPNT dan Non Pra Kerja.

Adapun prosentase untuk alokasi dana desa untuk BLT bervariatif. Hal itu berdasarkan ketentuan yang disesuaikan dengan besaran anggaran DD setiap desa. Yakni mulai 25 persen hingga 35 persen.(och)