Share

BONDOWOSO – Anggaran dana desa (DD) di Bondowoso pada 2018 meningkat hingga sekitar Rp 23 milliar dibanding tahun lalu. Adapun rincian anggaran DD/ADD kabupaten Bondowoso tahun ini yakni, DD (Dana Desa) yang bersumber dari APBN mencapai Rp 197.149.839.000 dan Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD yakni Rp 96.657.355.120. Sedangkan, Desa yang mendapatkan DD/ADD terbesar  dengan alokasi sekitar Rp 1,5 milliar adalah desa Solor, Kecamatan Cerme.

Bupati Amin Said Husni, saat di acara Kunker Bupati di Wilayah kerja 2, Kamis (25/1), menguraikan ada tiga komponen yang membentuk dana desa. Yang pertama alokasi dasar. Maksudnya, alokasi yang diberikan merata untk semua desa dengan jumlah yang sama yakni Rp 600 juta, tanpa memperhatikan jumlah  masyarakat miskin dan syarat lainnya.

“Jadi semua desa dipukul rata itu dapat Rp 600 juta,” jelasnya di hadapan ratusan Kepala Desa dari lima kecamatan yakni, Prajekan, Cerme, Botolinggo, Kelabang, dan Tapen.

Komponen selanjutnya yakni alokasi formula, artinya sejumah dana yang dikucurkan kepada desa untuk membentuk komponen dana desa dengan memperhitungkan beberapa aspek. Seperti jumlah penduduk dan masyarakat miskin, luas wilayah, dan geografis dengan bobotnya masing-masing.

“Sehingga masing-masing desa itu berbeda jumlah yang diterima dari sisi alokasi formula ini. Ada yang lebih besar dan ada yang lebih kecil,” ujarnya.

Baca Juga : Stop Berduka, 438 Dukun Bayi di Bondowoso Bermitra dengan Bidan

Kemudian komponen terakhir yakni alokasi afirmasi, artinya bagian dari dana desa yang dialokasikan untuk daerah yang dianggap desa tertinggal dan sangat tertinggal dengan jumlah penduduk miskin yang paling tinggi.

“Ketiga komponen ini kemudian disatukan menjadi dana desa yang dikucurkan kepada semua desa di Indonesia termasuk di Kabupaten Bondowoso,” ujar Bupati dua periode itu.

Dengan bertambahnya DD/ADD ini maka, Bupati Amin Said Husni pun berpesan kepada seluruh Kades untuk segera membuat perencanaan yang dimulai dari Musrembangdes. Ini dilakukan untuk mempersiapkan dan mengalokasikan anggaran sebaik-baiknya.

“Dan agar perencanaan pembangunan di desa itu sinkron dan nyambung dengan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemkab. Karena Pemkab juga harus menyelaraskan pembangunannya dengan Pemprov dan pemerintah pusat,” pungkasnya. (och)