BONDOWOSO – Desa Padasan, Pujer mengeluh dengan data program Bantuan Sosial Tunai (BST) yang diberikan oleh petugas Dinas Sosial Bondowoso. Pasalnya, data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang diperoleh tidak sesuai dengan data pengajuan.

Salah satu perangkat Desa Padasan yang meminta tidak disebutkan namanya mengatakan, data KPM yang keluar mayoritas taraf ekonominya sudah mapan. Sehingga jika telah disalurkan dikhawatirkan akan timbul kecemburuan sosial di lingkungan masyarakat.

“Di dalam data itu ada warga yang sudah punya mobil, ada yang berprofesi guru dan sudah dapat sertifikasi. Dan ada warga yang sudah lama pindah dari desa juga dapat bantuan tersebut,” terangnya, Senin (4/5/2020).

Adanya persoalan tersebut timbul tanda tanya kenapa data yang diajukan bisa tidak sesuai dengan hasil akhirnya. Padahal diakui data KPM pengajuan merupakan data terbaru dari Desa. Bahkan data warga yang sudah masuk kategori mampu juga telah dihapus.

“Pemerintah desa disini resah, soalnya data yang muncul bukan data yg diajukan oleh desa. sebelumnya data tersebut yg masuk kriteria mampu dan kaya sudah dihapus, namun data yg keluar justru bukan data yg diajukan oleh Pemerintah Desa (Pemdes),” pungkasnya.

 

Baca Juga : Tersangka Penghina NU Bertemu KH. Qodir, Pelapor : Pencabutan Akan Dikonsultasikan pada Kiai

 

Pihak desa berharap ada perbaikan data dari pihak terkait agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.

“Kami berharap data yang sudah keluar ini masih bisa diperbaiki,” tandasnya.

Menanggapi persoalan tersebut, Kepala Dinas Sosial Bondowoso, Amir Hidayat, menyarankan agar Desa tidak menyalurkan atau mencoret data KPM yang dianggap tergolong keluarga mampu. Sebab, data tersebut masih bisa diperbaiki dengan dilakukan pengusulan kembali.

“Kalau memang di desa katakanlah ada yang mampu dan tidak layak menerima jangan dikasihkan atau dicoret, itu bisa diusulkan kembali,” jelasnya.

Amir menegaskan bahwa data tersebut merupakan kewenangan Kementerian Sosial langsung. Bukan dari Dinsos Bondowoso.

“Bantuan sosial tunai itu dari kementerian. Jadi datanya dari desa kemudian dimasukkan ke DTKS. Setelah di DTKS yang menentukan dari kementerian. Kemudian turun data-data penerima BST,” pungkasnya.

Untuk informasi, para penerima bantuan ini setiap keluarga akan memperoleh bantuan sosial tunai sebesar Rp 600.000 per bulan selama tiga bulan atau total Rp 1,8 juta. (abr)