Share

BONDOWOSO – Dana desa (DD) setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Karena itulah, masyarakat perlu melakukan pengawalan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban.

Diketahui, dana yang ditransfer oleh pemerintah lewat APBN untuk 74.754 desa (434 kabupaten/kota) di seluruh Indonesia, di tahun 2015 sekitar Rp 20,7 T, dan tahun 2016 meningkat menjadi Rp 46,9 T. Kemudian tahun ini meningkat jadi Rp 60 T. Sementara, dana desa kabupaten Bondowoso untuk 209 desa sekitar Rp 173 M dari APBN. Jumlah ini belum ditambah dari ADD dalam APBD Bondowoso.

Besarnya dana desa ini membuat semakin besarnya potensi korupsi sampai ke tingkat desa. Tentu apabila dana desa tidak dikelola sesuai dengan regulasi dan tidak adanya pengawasan dari berbagai elemen. Berdasarkan data dari ICW (Indonesia Coruption Watch) disebutkan bahwa pemerintah desa yang terlibat kasus korupsi sepanjang tahun 2016 tercatat 62 kasus dengan kerugian negara mencapai Rp 18 milliar. Diperkirakan Kecenderungannya ini akan meningkat.

 

Baca Juga : Bupati Amin: DD Harus Jadi Pendorong Perekonomian di Desa

 

Hal ini disampaikan oleh Kapolres Bondowoso, AKBP Taufik Hedriyansah Zeinardi, saat memberikan pemaparan pada acara Pembinaan Kepala Desa se-Kabupaten Bondowoso, di Pendapa selasa (25/7).

Karenanya, Ia mengatakan dana desa perlu dikawal mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Masyarakat pun harus berprestasi juga, dan berani melaporkan adanya tindak pidana korupsi.

“Makanya perlu pengawasan dari berbagai elemen. Silahkan bapak kalau ada kesulitan, berdayakan kami (para polisi),” ujarnya.

Ia pun berpesan agar kepala desa jangan juga menyalahkan masyarakat karena mengawal dan kritis dalam pelaksanaan dana desa. Karena rohnya dari dana desa ini adalah masyarakat. (och)