BONDOWOSO – Puluhan calon kepala desa mengikuti verifikasi administrasi. Mereka merupakan orang-orang yang akan memperebutkan posisi kursi pimpinan di sekitar 20 desa dari 10 kecamatan. Verifikasi administrasi diselenggarakan dengan membentuk dua bagian, 10 desa pertama dilaksanakan Senin (2/10). Sementara sisanya, Selasa (3/10).

Ada pun desa-desa tersebut di antaranya, Sumber Kalong, Jatisari, Banyuwuluh, Sumbersuko, Penambangan, Poncogati Locare, Tegal Mijin, Pekalongan, dan Kerang. Kemudian, juga ada Gayam, Gayam Lor, Penang, Tegal Pasir, Patemon, Ardisaeng,Sukowono Mangli,Cindogo dan Mrawan.

Desa-desa ini akan menggelar Pilkades serentakdi Bondowoso pada 29 November 2017 mendatang. Sementara, calon-calon kades yang mengikuti verifikasi setiap desa berbeda-beda, ada yang cakadesnya berjumlah dua, dan ada yang delapan.

Asisten 1 Pemerintah Kabupaten Bondowoso, Agung Trihandono, ditemui usai meninjau jalannya Verifikasi Administrasi, mengatakan dari seleksi ini ada beberapa hal yang diperiksa. Di antaranya, ijazah minimal SMP, cakades tidak terlibat tindak pidana yang lebih dari lima tahun, tidak sedang dicabut hak pilihnya. Selain itu, Cakades dipastikan bukan anggota partai atau pengurus parpol, dan tidak boleh memiliki catatan negatif di kepolisian dan lain-lain.

Namun dari verifikasi administrasi ini, kata Agung, pihak panitia Pilkades Kabupaten hanya bisa melakukan verifikasi administrasi saja.

“Panitia Kabupaten hanya melakukan verifikasi administrasi. Tidak sampek verifikasi faktual. Sehingga jika ada apa-apa dengan ijazah segala macem bukan kewenangan kabupaten,” ujarnya.

Setelah tahap verifikasi ini, puluhan cakades akan mengikuti tes kesehatan untuk melihat apakah setiap calon mengidap HIV/AIDS atau pengguna narkoba.

“17 Oktober insyallah sudah bisa ditetapkan siapa-siapa orang yang berhak dipilih di desa-desa,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Dinas DPMD, Abdurahmah, ditemui di lokasi berbeda mengatakan, ada 17 item yang perlu diversifikasi di tahapan ini. Jika cakades tidak memenuhi persyaratan maka tidak akan mengikuti tahap selanjutnya.

Ia menjelaskan bahwa pihaknya telah menyediakan Rp. 600 juta untuk menyukseskan jalannya Pilkades serentak pada 29 November 2017. Dari anggaran tersebut Rp 400 juta di antaranya akan diberikan ke desa-desa dengan jumlah sesuai dari hak pilih.

“Tapi perlu diingat Rp 400 sekian bantuan kepada desa, yang Rp 200 juta itu untuk kemanan dan panitia kabupaten,” pungkasnya. (och)