Share

BONDOWOSO – Bupati Salwa Arifin menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepada Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) periode 2021, di Pendopo Kabupaten, Kamis (26/8/2021).

Mereka yang menerima SK tersebut ada tujuh orang. Terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan lima anggota.

Ditunjuk sebagai Ketua TP2D yakni Muhammad Khozin, S.Pd.I, M.AP., dan sebagai sekretarisnya Hermanto Rohman, S.Sos, M. PA.,.

Kemudian lima anggotanya yakni Drs. Mustawiyanto, M.Si., Dr., Ir. Ady Setiawan, SH, MH, MM, MT., Achmad Khusnus Sidqi, SH, MH., Dr. Fathurrosi., serta Dr.Hasan.

Bupati Salwa Arifin dalam sambutannya mengatakan, kehadiran tim ini diharapkan bisa turut mempercepat pembangunan di Bondowoso. Sebagaimana jargon Bondowoso Melesat, yang memiliki arti berjalan cepat tapi ke atas.

Kendati begitu, ditegaskan oleh Bupati Salwa, tenaga yang ada bukan berarti tidak mampu. Namun, memang perlu ada tim independen yang khusus menangani terhadap apa yang dirasakan kurang pada saat ini.

“Saya harapkan tim ini bisa menjalankan tugasnya secara profesional, dengan penuh keseriusan, dan terukur. Bekerja secara kolektif,” harap Bupati Salwa.

Ia pun mengharapkan TP2D mampu memberikan rekomendasi, memberikan rumusan kebijakan strategis pemerintah daerah.

“Selain itu dapat mengidentifikasi masalah yang dihadapi dan memberikan rekomendasi pemecahan masalahnya. Semoga saudara-saudara dapat menjalankan tugas dengan amanah,” harapnya.

Baca Juga : Forkopimda Situbondo Pantau PTM Terbatas di Tiga Sekolah

Begitu pun dengan jajarannya yang lain, Bupati Salwa mengharapkan agar turut membantu dan juga bersinergi dengan TP2D.

Sementara itu Ketua TP2D Bondowoso Muhammad Khozin mengaku, kendati pihaknya memang ditugaskan untuk memberikan gagasan kepada Bupati, pihaknya tetap tak mempunyai kuasa dalam mengambil keputusan akhir.

“Yang pada akhirnya dalam tataran implementasi itu menjadi kewenangan penuh dari Bupati dan Wakil Bupati, itu prinsipnya,” tegasnya.

Khozin akan menjadikan RPJMD 2018-2023 sebagai acuan kerja. Menyikapi inovasi pelayanan publik, akuntabilitas kinerja, terkait juga pariwisata, infrastruktur dan lain sebagainya.

TP2D mengaku telah mulai menginventarisir beberapa persoalan yang sedang dihadapi Pemkab. Namun Khozin enggan memberikan informasi lengkap. Menurutnya, hal itu masih akan dibahas bersama tim disamping mulai melakukan beberapa persiapan menjelang RKPD APBD-P perubahan.

“Kemudian juga RKPD input SIPD untuk 2022. Karena bagaimana pun seluruh program yang direncanakan pasti berkolerasi terhadap support pada postur anggaran,” pungkasnya.(och)