MADIUN – Bupati Madiun, H Muhtarom menyampaikan pidato nota keuangan dan rancangan peraturan daerah tentang pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Madiun tahun anggaran 2017 dalam rapat paripurna di gedung DPRD Madiun, Senin (31/7).

 

Sidang dipimpin Ketua DPRD kabupaten Madiun, Djoko Setiono, juga dihadiri Wakil Bupati Madiun H Iswanto, Sekda Tontro Pahlawanto, anggota DPRD, para Asisten, Staf Ahli, Kepala SKPD, Camat, dan undangan lainnya.

 

Dalam pemaparannya, H Muhtarom mengatakan bahwa materi pembahasan Perubahan Rancangan APBD TA 2017 sesuai hasil koordinasi Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Madiun dan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Madiun dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia bahwa Dana Alokasi Umum Tahun 2017 bersifat dinamis. Hal itu disebabkan adanya penerimaan Pendapatan Negara yang tidak tercapai dan berdampak terhadap kondisi APBN sehingga kemungkinanakan dilakukan pengurangan Dana Alokasi Umum (DAU) secara Nasional sebesar 4% di dalam perubahan APBN.

 

“Ingin dilakukan sebagai antisipasi permasalahan dan pemerintah daerah perlu melakukan langkah-langkah antisipasi terkait rencana pengurangan Dana Alokasi Umum (DAU, red),” katanya.

 

Dalam Rancangan Perubahan APBD TA 2017, dikatakannya Pemerintah Kabupaten Madiun belum mengakomodir pengurangan dalam program kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bersumber dari Dau,namun telah dilakukan langkah-langkah antisipasi dengan membuat surat edaran kepada Skpd untuk melakukan inventaris program kegiatan yang bersumber dari Dau yang tidak masuk program prioritas untuk melakukan pengurangan atau penundaan realisasi kegiatan sebesar 4%.

 

“Permasalahan tersebut, kami serahkan sepenuhnya kepada Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Madiun dan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Madiun untuk mengambil langkah dalam pembahasan Rancangan Perubahan APBD TA 2017 yang di sesuaikan dengan kondisi kemampuan keuangan,” ungkapnya.

 

Baca Juga : Kajati Jatim Lantik 9 Kajari di Jember

 

Untuk penyesuaian kebijakan perkembangan yang terjadi dalam Tahun 2017, menurut Muhtarom juga perlu diakomodir dalam rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 terutama penambahan dana pada sekertariat DPRD sesuai  dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dan adanya penambahan dana pada dinas pendidikan sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/106/SJ tanggal 11 Januaru 2017 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertangungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

 

“Potensi penambahan pendapatan daerah, penambahan belanja daerah dan pembiayaan daerah dalam Rancangan Perubahan APBD TA  2017,diungkapkannya terdapat penambahan pendapatan sebesar Rp 71.821.261.432.92,-. Untuk Belanja Daerah juga ada  penambahan sebesar Rp 169.146.880.112.28,-.Dari sisi Pembiayaan terdapat penambahan Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp 98.825.617.679,36,-sedangkan untuk Pengeluaran Pembiayaan terdapat penambahan sebesar Rp 1.500.000.000, dan jumlah seluruh pendapatan daerah menjadi
Rp 1.843.742.822.222.32. Gambaran yang lebih terinci perubahan APBD TA 2017,didapat dari Pendapatan Asli Daerah,dana perimbangan dan pendapatan daerah lain-lain yang Sah,” ungkapnya panjang lebar.

 

Sedangkan dari Belanja Daerah, Dijelaskannya sebelum perubahan sebesar Rp 1.797.882.802.232 berubahan menjadi sebesar sebesar Rp 1.967.029.682.000,28,-
rinciannya anggaran Belanja Tidak Langsung ada penambahan sebesar Rp 54.724.968.997,28 menjadi Rp 1.156.880.124.109,28 sedangkan untuk anggaran belanja Langsung ada penambahan sebesar Rp 111.421.911.115 menjadi Rp 810.149.558.235.

 

“Untuk anggaran Belanja Tidak Langsung yang mengalami perubahan terdiri dari belanja pegawai penambahannya sebesar Rp 34.204.252.093.28,-,belanja hibah bertambah sebesar
Rp 1.610.641.184,tapi Belanja bantuan sosial berkurang sebesar 2 Juta Rupiah menjadi sebesar Rp 1.813.000.000,sedangjan Belanja bagi hasil kepada Provinsi atau kabupaten atau kota bertambah sebesar Rp  120 Juta Rupiah menjadi sebesar Rp 4.501.600.940 belanja bantuan keuangan Provinsi atau kabupaten atau kota  mendapat penambahan sebesar Rp 18.792.075.718 menjadi Rp 306.793.615.553.Dan Untuk anggaran belanja langsung yang mengalami perubahan di belanja pegawai bertambah sebesar Rp 7.849.309.500 menjadi sebesar Rp 24.912.834.500, Belanja barang dan jasa bertambah sebesar Rp 56.728.091.864 menjadi sebesar Rp 337.612.060.795.Dan Belanja Modal juga bertambah sebesar Rp 46.844.509.751 menjadi sebesar Rp 406.624.662.949,” jelasnya.

 

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat kabupaten madiun, ditambahkannya semuanya serahkan sepenuhnya kepada kebijakan anggota dewan.

 

“Untuk proses dan pembahasan sesuai dengan peraturan dan mekanisme yang berlaku,dengan harapan semoga dapat di selesaikan sesuai jadwal yang telah di rencanakan,” pungkasnya. (dhani/sga)