BONDOWOSO – Bupati Amin Sadi Husni mengatakan bahwa Bondowoso secara de facto telah lepas dari kategori daerah tertinggal. Adapun secara de jure, Pemerintah daerah hanya tinggal menunggu Perpres.

“Saya beberapa waktu yang lalu saya diskusi Panjang lebar dengan Pak Dirjen PDT Kementrian Desa dan PDTTT, intinya Kabupaten Bondowoso ini secara angka-angka itu sudah tidak lagi sebagai daerah tertinggal,” ujarnya di Gedung DPRD, Jum’at (13/4).

Ia menguraikan bahwa sengaja menyampaikan kabar gembira ini pada saat sidang Paripurna Istimewa. Karena hal tersebut dinilai sebagai hasil kerjasama yang baik antara eksekutif dan legislative.

Bupati dua periode itu juga menerangkan bahwa dengan status de facto ini artinya indikator-indikator yang selama ini dinyatakan masih sebagai daerah trtinggal itu sudah terlampaui. Baik dari Sumber daya manusia, kemampuan fiskal, maupun sarana infrastruktur.

Baca Juga : Ahmad Dhafir: DPRD Harus “Mesra” dengan Eksekutif

Seperti diketahui, Pemerintah daerah terus melakukan berbagai langkah dan membuat inovasi-inovasi untuk bisa lepas dari Status Daerah tertinggal. Seperti diantaranya, yakni menyelenggarakan Getar Desa, Stop Berduka, Gebrak Meja. Termasuk dalam berbagai kebijakan yang tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2018.

Pada 10 Oktober 2017 silam, Bupati Amin Said Husni saat membacakan nota penjelasan terhadap Raperda tentang APBD tahun anggaran 2018, di Gedung DPRD Bondowoso, menjelaskan bahwa aksesibilitas pelayanan dasar belum sepenuhnya merata. Di sisi lain pengembangan ekonomi lokal merupakan salah satu pilar peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Untuk itulah, peningkatan aksesibilitas pelayanan dasar, pengembangan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat berbasis inovasi potensi unggulan merupakan langkah percepatan Bondowoso Lepas Dari Daerah Tertinggal. (och)