Share

SITUBONDO – Bupati Situbondo, Karna Suswandi berkomitmen untuk terus menggempur peredaran rokok ilegal di Kota Santri Pancasila. Hal tersebut disampaikan pria 54 tahun ini saat menjadi narasumber di acara Talk Show Sosialisasi Gempur Rokok Ilegal dengan JTV, Rabu (24/11/2021). Kegiatan tersebut berlangsung di Pendopo Graha Amukti Praja.

Pria yang akrab disapa Bung Karna ini mengatakan, pihaknya bersama aparat penegak hukum (APH) dan Bea Cukai Jember akan terus melakukan sosialisasi perundang-undang bidang cukai dan larangan memperjual belikan rokok ilegal. “Kita harapkan masyarakat yang mengetahui yang menemukan atau tau rokok ilegal ini kami harap segera melaporkan ke aparat penegak hukum,” ucapnya.

Bung Karna mengungkapkan, peredaran rokok ilegal jelas merugikan negara dan masyarakat. “Ketika rokok ilegal ini tidak kita berantas, maka penerima negara dari sektor cukai akan menurun. Tentunya ini akan berdampak terhadap dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) ke Pemkab Situbondo,” tegasnya.

Lebih lanjut, Bung Karna menjelaskan, DBHCHT dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Situbondo. “Tahun ini kita mendapatkan dana DBHCHT sebesar Rp41 Miliar. Kita fokuskan untuk menurunkan angka kemiskinan di kabupaten ini,” imbuhnya.

Bung Karna menambahkan, DBHCHT dialokasi untuk membeli pupuk urea non-subsidi sebanyak 1228 Ton yang nantinya akan diberikan secara gratis kepada para petani yang memiliki lahan pertanian dibawah 200 desiare. “Jadi anggaran pupuk gratis ini kita ambilkan dari APBD dan DBHCHT. Totalnya Rp13,5 Miliar.

Baca Juga : Nikah Tahun 1977 Baru Punya Buku Nikah, Mustajib: Terimakasih H. Tohari

Selain itu, DBHCHT juga digunakan untuk membeli alat-alat kesehatan untuk puskesmas di Kota Santri Pancasila. “Kita juga anggarkan untuk program Sehati (sehat gratis) dari APBD dan DBHCHT ini totalnya Rp10 Miliar. Nantinya warga saya yang terdaftar di data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) Kemensos RI bisa berobat secara gratis hanya dengan menunjukkan KTP,” pungkasnya.

Mantan Kadis PUPR Bondowoso ini menyatakan, DBHCHT juga dialokasi dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT) yang nantinya akan kepada buruh pabrik rokok, petani tembakau serta masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 yang masih belum mendapatkan bantuan. “Totalnya sekitar Rp13 Miliar sekian. Dalam waktu dekat ini segera kita bagikan. Nanti mereka akan mendapatkan uang tunai sebesar Rp300 ribu per bulan selama 3 bulan,” tutupnya. (Ozi).