Share


BONDOWOSO – Kabupaten Bondowoso menjadi satu dari sepuluh kabupaten lain di Jawa Timur yang memiliki jumlah penduduk miskin yang tinggi. Berdasarkan data dari BPS tahun 2017, Bondowoso memiliki porsentase penduduk miskin sebesar 14,54 persen, atau sekitar 111.660 jiwa.

“Dan termasuk sepuluh besar tingkat kemiskinan tertinggi, ada di ranking Sembilan. Walaupun demkian, jumlah penduduk miskin di Bondowoso relatif kecil,” demikian disampaikan oleh Kepala UPT Data dan Pendanaan Pembangunan Bappeda Provinsi Jawa Timur, Teguh Prayitno, saat memberikan sambutan di acara Musrenbang RPJMD 2018-2023, di Pendopo Bupati, Rabu (12/12).

Ia menerangkan salah satu penyebab tingginya angka kemiskinan di Bondowoso yakni terjadi ketidak seimbangan antara pengembangan pendapatan antara desa dan kota.

Dalam kesempatan tersebut Teguh juga menerangkan bahwa IPM (indeks Pembangunan Manusia) Bondowoso berada diangka 64,75 persen, dan angka ini lebih rendah dari IPM Jatim yang berada di angka 70,27. Sedangkan angka rata-rata lama sekolah mencapai 5,5 persen, dan lebih rendah dari capaian Jatim, sebasar 7,34. Termasuk komponen harapan lama sekolah adalah 12,94 prsen, masih dibawah Jawa Timur yakni 13,09.

 

Baca Juga : Aster Kasad : Jangan Tarik-tarik TNI Ke Politik Praktis

Kemudian pada tahun 2017 di Bondowoso masih ada kasus stunting yakni sebanyak 38,3 persen yang termasuk porsentase terbsar ketiga di Jawa Timur. Sedangkan untuk kasus gizi buruk ada sebanyak 142 kasus, yang merupakan jumlah terbanyak ke empat se Jawa Timur.

“Ini jadi PR Bapak Bupati dan jajarannya,” ungkapnya.

Menurutnya¸ selama ini Pemprov Jatim sendiri telah banyak menggelontorkan bantuan dalam menekan angka kemiskinan, termasuk di Bondowoso. Seperti Jalin matra, “Banyak sekali untuk mengurangi kemiskinan, diantaranya kemarin yakni memberikan bantuan beras untuk masyarakat miskin, namanya Rasidi. Itu juga mengurangi kemiskina di Jatim. Termasuk di Bondowoso,” ungkapnya.

Sementara itu, Bupati Salwa Arifin dalam sambutannya menerangkan, bahwa menurunnya tingkat kemiskinan menjadi tujuan dari misi ke III yang dijelaskan dalam Visi dan Misi kepemerintahannya. Dengan sasaran yang akan dicapai yakni terkendalinya pertembuhan penduduk. Menurunnya angka tingkat pengangguran terbuka. Termasuk meningkatnya keberdayaan masyarakat.

Adapun strategi yang akan dilakukan yakni pengendalian kuantitas penduduk melalui keluarga berencana dan pembangunan keluarga. Kemudian memperluas kesempatan kerja melalui fasilitasi akses informasi ketenagakerjaan dan meningkatkan profuktifitas tenaga kerja melalui pelatihan dan pembinaan.

“Termasuk juga melakukan fasilitasi terhadap masyarakat perdesaan dalam pemanfaatan an pengelolaan potensi sumber daya local untuk kemandirian masyarakat,” ungkapnya.

Ia pun menerangkan bahwa dalam indiktor kinerja pembangunan dalam RPJMD 2018-2023, kemiskinan ditargetkan bisa menurun hingga di angka 12,76 persen pada tahun 2023.
“Dan kami tidak akan menjual kemiskinan ke provinsi maupun pusat. Tapi saya memohon kucuran dana sebanyak-banyaknya untuk Bondowoso,” ungkapnya.(och)