BONDOWOSO – Jumlah kegiatan organisasi perangkat daerah di Kabupaten Bondowoso yang di danai oleh APBD 2017 mencapai 1.100 kegiatan. Jumlah ini masih belum termasuk dalam kegiatan yang didanai oleh APBD Provinsi maupun APBN. Dalam setiap kegiatan tersebut diperlukan adanya pejabat pembuat komitmen (PPK) untuk pengadaan barang dan jasa.

I Nengah Suwanda, Kabid Diklat, Badan Kepegawaian Daerah Bondowoso, dalam acara Pelatihan dan Ujian Nasional Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa, Senin (4/9) di SMK N 1 Bondowoso, menjelaskan jika diasumsikan dari tiga kegiatan diperlukan satu PPK, maka dibutuhkan sekitar 366 personil PPK, untuk mengurusi 1.100 kegiatan OPD. Sementara hingga saat ini, PPK yang memiliki sertifikasi keahlian di Bondowoso, yakni 217 orang. Sehingga, masih kurang sekitar 149 orang.

“Sertifikasi ini penting karena sebagai salah satu syarat jadi PPK,” ungkap Sùwanda.

Parahnya, dalam tiga kali pelaksanaan (2014 – 2016), tingkat kelulusan ujian sertifikasi ini masih rendah, yakni 20 persen.

Oleh karena itu, sebanyak 100 ASN di Bondowoso mulai Senin (4/9) hingga Sabtu (9/9) mengikuti pelatihan ini. Dengan rincian 19 orang peserta dari pejabat eselon III, 47 orang dari pejabat eselon 4. Sedangkan sisanya yakni 34 orang merupakan staf dengan kualifikasi pendidikan minimal jenjang D3.

 

Baca Juga : Sudah Cair, Kemenag Minta Penggunaan BOS Sesuai Juknis

 

Suwanda mengatakan, 100 ASN ini selama pelatihan akan mendapatkan materi dari instruktur IAPI DPD Jatim dan LKPP-RI Jakarta.

“Mereka diajari masalah Perpres 54 tahun 2010 dengan perubahannya tentang pengadaan barang dan Jasa pemerintah. Termasuk PP 58 tahun 2005 tentang pengelolaan daerah.”

“Setelah materi nanti mereka akan mengikuti ujian pada hari Sabtunya (9/9) dengan ujian sistem CAT (Computer Assist Test).”

“Saya harapkan nanti itu tingkat kelulusannya bisa mencapai 50 persen lah minimal. Sehingga target yang 366 itu bisa terpenuhi,” pungkasnya. (och)