Share

 

BONDOWOSO – Keluarga Penerima Manfaat (KPM) rastra tidak perlu membayar uang tebusan lagi mulai Januari 2018. Karena Rastra tersebut telah sepenuhnya berubah menjadi Bansos pangan. Sebelumnya. dalam skema rastra, keluarga penerima manfaat (KPM) menerima sekitar 7,5 kg beras tapi masih harus membayar uang tebusan Rp 18.000. Namun pada format baru, setiap KPM menerima 10 kg beras tanpa harus membayar apapun.

Namun demikian, kondisi ini justru memunculkan permasalahan baru di lapangan. Beberapa desa di Bondowoso membagikan Rastra itu bukan 10 kg melainkan 3,3 kilogram. Ini dilakukan untuk menyamaratakan pembagian Rastra kepada seluruh warga miskin. Karena jumlah KPM rastra berkurang drastis.

Seperti contohnya di Desa kembang, Kecamatan Bondowoso. Menurut penuturan salah seorang narasumber yang enggan disebutkan namanya, jumlah penerima rastra sebelumnya mencapai 1.200 kk. Namun, setelah diberlakukan kebijakan baru ini jumlahnya berkurang menjadi sekitar 400 orang. Ia mengaku tidak tahu menahu alasan berkurangnya KPM rastra ini.

“Untuk menghindari kegaduhan, dan biar adil kepada KPM yang tidak menerima, maka disamaratakan. Itu juga sudah kesepakatan seluruh pihak antara Desa, Kader, BPD (Badan Perwakilan Desa), dan seluruh ketua RT ,” Tapi kami benar-benar pilah yang tidak mampu, kalau yang mampu ya kami hapus,  jelasnya.

Menanggapi hal ini, Bupati Amin Said Husni, menguraikan, ini adalah kebijakan baru karena itu perlu untuk terus disosialisasikan dan memberikan pengertian kepada masayrakat dan aparatur di tingkat desa.

“Mungkin mereka belum sepenuhnya memahami perubahan kebijakan ini sehingga kita perlu terus melakukan sosialisasi. Saya minta kepada Bulog juga untuk ikut secara aktif memberi tahukan kepada masayrakat. Sehingga penggunaan kartu untuk memoperoleh berbagai bantuan sosial itu bisa lebih efektif sesuai dengan tujuannya,” ujarnya.

Kondisi ini bukan hanya terjadi di desa Kembang, namun juga di beberapa desa lainnya di Kabupaten Bondowoso.

Baca Juga : Sulit Diangkat jadi ASN, Guru Inpassing Kemenag Bentuk Persatuan

Menurut Bupati Amin, seharusnya penyamarataan ini tidak terjadi, karena data penerima bantuan sosial itu sudah terdata by name by adress di dalam sistem yang dimiliki pemerintah.

“Memang saya sendiri memperoleh banyak keluhan dari para Kepala desa tentang tidak akuratnya database. Tentang tidak sinkronnya antara database dengan kenyataan di lapangan,” jelasnya.

Karena itulah, ini harus terus menerus diperbaiki yang dalam pelaksanaannya bukan hanya menjadi pekerjaan di daerah tapi juga menyangkut database di tingkat pusat, di Kemensos dan TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan).

Saat ditanya apakah Pemerintah Daerah tak bisa intervensi untuk mengubah data itu, Bupati Amin menjelaskan bahwa sebenarnya ada data verifikasi dan validasi melalui dinas sosial dan di lapangan dilakukan melalaui Pemerintah desa.

“Tapi lagi-lagi karena menyangkut sistem se Indonesia, menyangkut jutaan penduduk mungkin updatingnya itu mengalami keterlambatan,” pungkasnya. (Och)