Share

LUMAJANG – Sesuai Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), maka seluruh instansi dan badan publik memilik kewajiban untuk menyediakan, memberikan atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.

Hal itu disampaikan Asisten Adiministrasi Pemerintah Kabupaten (pemkab) Lumajang Drs. Slamet Supriyono, M.Si kepada sejumlah media beberapa waktu yang lalu. Menurutnya, untuk mengelola informasi publik tersebut, maka instansi dan badan publik tersebut harus menujuk petugas sebagai pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID).

“Sehingga masing-masing organisasi perangkat daerah yang berada dibawah naungan pemkab Lumajang bisa paham terhadap keterbukan informasi publik serta bisa dan mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara baik,” ujarnya.

 

Baca Juga : Bupati Ajak Masyarakat Hidup Rukun dan Bersatu Membangun Lumajang

 

Untuk itu, Slamet Supriyono berharap khususnya petugas di meja pelayanan benar-benar paham tentang KIP. Setiap orang itu berhak melihat dan mengetahui informasi publik. Dalam hal ini, pejabat yang ditunjuk sebagai PPID dituntut untuk bisa memberikan setiap informasi bersifat terbuka ke tengah publik sesuai dengan ketentuan Undang-undang KIP.

“Tidak semua informasi itu bisa diberikan kepada publik. Contohnya adalah soal rahasia negara, rahasia jabatan, rahasia bisnis termasuk rahasia pribadi. Beberapa hal itu termasuk informasi yang dikecualikan,” jelasnya.(eni)