Share

SITUBONDO – Ratusan buruh yang tergabung pada Aliansi Serikat buruh Independen Indonesia (ASBII) PTPN XI Situbondo menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD setempat, Sabtu (14/5/2022).

Aksi buruh ini membawa sederet tuntutan diantaranya menolak UU Nomor 11 tahun 2020, tentang cipta kerja, dan meminta kepada seluruh pengusaha yang ada di Kabupaten Situbondo agar membayar sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Situbondo tahun 2022.

Ketua ASBII PTPN XI Situbondo, Fitro Haryadi menyampaikan, beberapa tuntutan dari aksi demo ini diantaranya menolak UU nomor 11 tahun 2020, tentang cipta kerja.

Dan juga menolak atau setidak-tidaknya tidak melakukan perbuatan hukum penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan di PTPN group dengan cara divestasi yang merugikan pekerja, masyarakat.

“Sehingga melakukan pengalihan aset BUMN dengan cara melawan hukum, ini seharusnya jangan sampai terjadi,” kata Fitro Haryadi.

Selain itu, para perwakilan buruh juga meminta kepada Kepada Daerah dan DPRD Situbondo sebagaimana kewenangannya untuk menjaga keberlangsungan lapangan pekerjaan yang ada, baik di daerah maupun pusat dalam lingkungan PTPN group, terkait dengan restrukturisasi dan divestasi bisnis PTPN group.

Hal ini disebabkan sudah ada tiga pabrik gula di BKO di Kabupaten Situbondo, dan enam pabrik gula di Jawa Timur.

Baca Juga : Pemkab Bondowoso 8 Tahun Berturut-Turut Raih WTP

Di sisi lain, Ketua Komisi IV, Lukman Sahlawi menuturkan, semua aspirasi dan berbagai tuntutan dari perwakilan para buruh, ditampung dan semua akan ditindaklanjuti baik itu ke Pemerintah Daerah, Jatim maupun Pusat.

Sementara itu, Kepala Disnakertran Situbobdo, Didik Sulistiyono mengatakan, apa yang menjadi tuntutan para buruh semuanya akan ditindaklanjuti termasuk masalah upah pekerja yang tidak memenuhi UMR nya yang dilakukan oleh para pengusaha di Kabupaten Situbondo.

Menurutnya, Disnakertran terkait masalah tersebut sudah beberapa kali melakukan sosialisasi kepada seluruh pengusaha di Kabupaten Situbondo khususnya bagi pengusaha yang masih belum membayar upah yang tidak sesuai dengan UMR yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Mantan Sekretaris DPRD Situbondo ini mengakui, bahwa Disnakertran Situbondo saat ini tidak bisa melakukan tindakan apapun apabila ada pengusaha yang melanggar, karena terbentur dengan suatu aturan, sebab sejak tahun 2020 untuk bidang pengawasan terhadap pengusaha sudah diambil alih oleh Provinsi Jawa Timur.

“Itu artinya, kami ini hanya bisa mensosialisasikan dan melaporkan kepada pihak Provinsi,” tutupnya. (Ozi)