BONDOWOSO – Pemenuhan hak-hak anak di Bondowoso kerap menjadi perbincangan hangat. Sebab, Pengadilan Agama menyebut angka permintaan dispensasi nikah terus meningkat. Dalam enam bulan terakhir, PA Bondowoso sudah mengeluarkan sebanyak 472 dispensasi nikah.

“Artinya pernikahan dini di Bondowoso sangat tinggi,” terang Kepala Pengadilan Agama Bondowoso, Nur Chozin.

Menyikapi fakta tersebut, masyarakat lantas menilai Pemkab Bondowoso tidak getol dalam memperjuangkan maupun memenuhi hak-hak anak. Lantas menyerukan agar fenomena ini harus segera diatasi agar persoalan tersebut tidak berlarut-larut.

“Ini menandakan bahwa pemerintah daerah tidak serius terhadap penanganan hak-hak anak,” tegas Ketua LSM Edellweis, Murti Jasmani, Kamis (22/7/2020).

Murti menilai, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DPPKB) tidak maksimal dalam menjalankan tugasnya sebagai fungsi pemenuhan hak-hak anak. Salah-satunya tidak maksimal dalam memberikan edukasi kesehatan reproduksi.

 

Baca Juga : Masyarakat Langgar Aturan Perbup Pedoman Kegiatan, Siap-Siap Dicabut Ijinnya

 

Menurutnya, pengetahuan tentang Kespro penting menangkal serangan eksternal, baik dari orang lain, termasuk juga dari orang-orang terdekat. Kespro dapat membanty anak-anak terhindar dari pergaulan bebas.

“Kaus Married By Accident (Hamil diluar nikah) itu salah-satu penyebabnya adalah kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi. Ketika mereka tidak tau, mereka akan asal-asalan dalam memperlakukannya,” paparnya.

Murti juga menilai, selama ini Pusat Layanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang merupakan amanat undang-undang tidak tidak memberikan dampak yang signifikan. Sehingga ia berasumsi Kabupaten layak yang disandang Pemkab Bondowoso tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan.

“Bukan hanya kasus hamil di luar nikah, pemerkosaan, kekerasan fisik masih banyak terjadi. Padahal sekarang sedang mengawal perda kesetaraan jender dan Kabupaten Layak Anak (KLA). Sesalnya.

Sementara Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DPPKB) Bondowoso, Awan Budiono, tak memungkiri bahwa kasus pernikahan dini di Bumi Ki Ronggo sangat sangat tinggi. Ia mengakui bahwa kasus pernikahan dini yang cukup tinggi memang sepertinya tidak akan pernah selesai.

Menurutnya, ada beberapa faktor yang menyebabkan angka pernikahan dini cukup tinggi. Beberapa diantaranya adalah faktor kenakalan remaja (Pergaulan bebas) dan faktor dorongan orang tua.

“Cara pacaran, sehingga terjadi MBA, married by accident (Nikah karena insiden atau hamil duluan). Juga masyarakat kmenganggap bahwa anak SMP ini sudah besar. Kalau tidak cepat dinikahkan orang tuanya merasa malu,” jelasnya.

Kendati demikian, pihaknya mengaku telah gencar melakukan sosialisasi untuk memenuhi hak-hak anak. Termasuk juga memberikan pendidikan kesehatan reproduksi.

“Sudah kita lakukan itu. Keliling ke sekolah-sekolah,” tutupnya. (abr)