Share

BONDOWOSO – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bondowoso 2017 sekitar Rp 2,8 triliun. Namun, alokasi bagi pertanian tidak sampai lima persennya. Padahal mayoritas profesi masyarakat Bondowoso adalah petani.

Menanggapi hal ini, Ketua DPRD Kabupaten Bondowoso, Ahmad Dhafir, menjelaskan bahwa upaya pemerintah untuk mendorong kesejahteraan masyarakat melalui pertanian bukan hanya berupa anggaran yang besar. Tapi juga perlu diperhatikan, pemerintah dalam menyejahterakan petani melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

“Di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur. Sektor pertanian tidak hanya melihat dari anggaran di pertanian tapi anggaran secara umum di dalam struktur APBD kita, adalah yang utama bagaimana menyiapkan fasilitas untuk menyejahterakan rakyatnya utamanya di sektor pertanian.

 

Baca Juga : Asuransi Gagal Panen Jadi Cara Pemkab Bondowoso Lindungi Petani

 

“Seperti pembangunan yang dilakukan PUPR, seperti membangun jalan dan irigasi. Karena kalau jalannya bagus dan di saat irigasi bagus, pasti pendapatan petani meningkat,” jelasnya.

Menurut Ahmad Dhafir, bantuan kepada petani itu tidak boleh dalam bentuk membagikan uang.

“Tidak boleh kemudian pemerintah mengalokasikan anggaran dengan bagi-bagi duit. Kalau kemudian pemerintah ingin menyejahterakan petani, jangan bagi-bagi duit. Bantuan pemerintah itu membimbing, memberikan bantuan peralatan,” tegas pria yang juga Ketua DPC PKB ini.

Menurut Ahmad Dhafir, semua kebijakan yang dilakukan dalam struktur anggaran APBD ini adalah bagian dari memperkuat para petani. (och)