Share

BONDOWOSO – Dugaan cacat hukum pada pengukuhan sejumlah pejabat oleh Bupati Salwa pada 3 Januari 2022 makin menguat. Pasalnya, Ketua Komisi I DPRD Bondowoso H. Tohari yang meminta Peraturan Bupati (Perbup) yang dijadikan dasar pengkuhan tak kunjung diberi.

Persoalan tersebut lantas menjadi perbincangan hangat. Banyak pihak yang kemudian menyorot. Salah-satunya dari dosen fakultas ilmu hukum Universitas Bondowoso, Ach. Abrori, SH, MH.

Berdasarkan dugaan Komisi I, Abrori berkesimpulan bahwa pengukuhan tersebut bisa batal demi hukum (Nietingheid van rechtswege). Sebab, dalam suatu kebijakan pemerintah harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka kebijakan yang dilahirkan menjadi batal demi hukum.

“Ini syarat formilnya masih diduga tidak sah oleh Komisi I. Jika benar memang cacat hukum maka kebijakan Bupati itu batal demi hukum,” terangnya, Minggu (23/1/2022).

Selain itu, Abrori juga melihat tidak adanya kesamaan dalam pengambilan kebijakan dalam birokrasi (Principle of equality). Hal tersebut terbukti dengan saling lemparnya tanggungjawab sesuai pernyataan Kepala Bagian Hukum dengan Kepala Bagian Organisasi saat dimintai keterangan oleh awak media.

Sebagai administrator, tegasnya, seharusnya bertindak cermat (Principle of carefness). Lugas dalam memberikan keterangan kepada publik atas persoalan yang sedang terjadi. Sehingga apapun tanggapannya menjadi jawaban yang penting untuk diketahui masuarakat.

“Tidak seperti saat ini yang mana dasar pelantikan justru makin menjadi perdebatan (Multi tafsir) dikarenakan Perbub SOTK yang tak kunjung diketahui pemberlakuannya,” paparnya.

Dosen yang tergabung dalam Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Adminiatrasi Negara itu mengungkapkan, publik sah-sah saja bila berasumsi telah terjadi kesalahan pada proses pengukuhan. Sebab, Perbup yang menjadi dasar pengukuhan tersebut belum tanpak pada lembaran daerah bahkan tak keluar meski diminta oleh Komisi I.

Baca Juga : Gelar Patroli Skala Besar, TNI-Polri Sasar Protkes dan Balap Liar

“Wajar jika persoalan ini menjadi bola liar. Karena harusnya jika suatu Perbup telah diberlakukan, maka harus tercatat di lembaran daerah,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Komisi I DPRD Bondowoso H. Tohari mengklaim jika pelantikan pejabat untuk megisi sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) baru yang dilangsungkan 3 Januari lalu tidak sah. Pasalnya, peraturan bupati (Perbup) yang dijadikan dasar pengukuhan dipastikan mendahului masa berlaku peraturan daerah (Perda) nomor 7 Tahun 2021, perubahan atas Perda nomor 7 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Bondowoso yang baru berlaku sejak Januari 2022.

“Sebab tidak mungkin Perbup itu dibuat setelah tanggal 1 Januari. Karena membuat Perbup butuh waktu dan fasilitasi Gubernur,” jelasnya usai rapat kerja dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Jumat (14/1/2022).

H. Tohari menegaskan bahwa penyusunan dan pengesahan Perbup wajib menunggu setelah Perda yang dijadikan acuan mulai berlaku, sebagaimana diatur dalam bagian akhir Perda nomor 7 tahun 2021. Jika Perbupnya disusun mendahului masa berlaku Perda, maka Perbup tersebut telah dibuat berdasarkan pada Perda yang masih belum berlaku.

“Karena berlakunya Perda nomor 7 Tahun 2021 berlaku sejak Januari 2022. Kok Perbupnya sudah diberlakukan 2021. Berdasarkan penyampaian bagian hukum, bahwa Perbup yang menjadi turunan Perda nomor 7 Tahun 2021, sudah ada dan dibuat di Desember 2021,” sesalnya.

Tohari menegaskan bahwa Perbup harus dibuat dengan benar. Sebab, akan menjadi dasar BKD, tim penilaian kinerja (TPK) dan bupati untuk melakukan mutasi. Jika cacat prosedur, maka produk yang dihasilkan diyakini tak sah. “Kalau benar dasarnya tidak sah berarti hasilnya tidak sah,” tegasnya.

H. Tohari menegaskan, pihaknya sudah meminta klarifikasi. Baik kepada Bagian Hukum dan Bagian Keorganisasian. Namun hingga kini belum ada jawaban. Fisik Peraturan Bupati (Perbup) yang dijadikan dasar pengukuhan atau pelaksana teknis dari Peraturan Daerah (Perda) No 7 Tahun 2021 tak kunjung diberikan meski sebelumnya telah diminta. (abr)