BONDOWOSO – Menjelang banyaknya momentum politik, sejumlah Kepala Desa diharapkan tidak mudah terhasut oleh isu-isu liar. Karena dikhawatirkan isu-isu yang memiliki kepentingan sesaat justru membuat kegaduhan dan mengganggu jalannya pemerintahan di tingkat desa atau kelurahan.

Ketua DPRD Bondowoso, Ahmad Dhafir, mengatakan sekarang beredar informasi di media sosial bahwa ada penyertaan modal untuk BUMDesa di dalam struktur APBD. Diberitakan di media sosial itu, bahwa dana ini dijadikan sebagai tawar menawar oleh calon bupati dalam kontestasi politik 2018. Ia menegaskan bahwa sumber penyertaan modal BUMDesa adalah di Dana Desa (DD).

“Itu tidak benar. Dipastikan tidak ada. Yang ada penyertaan modal bagi PT. Gemilang yang merupakan BUMD. Nilainya kurang lebih Rp 3 M, dan uang ini akan digunakan BUMD untuk mengolah kopi dan lain-lain di Bondowoso.

“BUMDesa itu ada aturan hukumnya, jadi tidak ada saling tawar menawar. Dan itu diatur dalam peraturan Kemendes nomer bahwa penyertaan modal untuk Bumdes ada aturan hukumnya. Nah ini yang perlu dipahami bersama agar tidak saling curiga,” ujarnya.

 

Baca Juga : Diduga Sopir Ngantuk, Truk Pengangkut BBM Tabrak Tiang Listrik dan Rumah Warga

 

Selain itu, ada juga yang mempertanyakan tentang dana hibah 2014 sampai dengan 2019, dan dana hibah ini di tahun 2018 naik dua kali lipat. “Dana hibah tahun 2018 ini menjadi besar itu karena ada hibah untuk KPU daan Panwas. Darimana kalau tidak kita biayai,” jelasnya.

Untuk itu, Dhafir mengingatkan agar kepala desa jangan sampai terjebak dengan isu-isu tak jelas. Laksanakan pekerjaan dengan baik, sesuai dengan aturan-aturan dengan benar, sesuai peraturan perundang-undangan.

Ini disampaikan oleh Ketua DPRD, Ahmad Dhafir di hadapan ratusan kepala desa yang mengikuti acara Pembinaan Kepala Desa Se-Kabupaten Bondowoso di Pendapa Bupati, Selasa (25/7). (och)