Share

BONDOWOSO – Polres Bondowoso meminta keterangan dua saksi atas aduan Bupati Salwa Arifin terhadap Ketua DPRD Ahmad Dhafir. Yakni, dugaan pencemaran nama baik Ketua DPRD yang diduga menuding adanya jual beli jabatan.

Dua saksi yang dimintai keterangan pada Kamis (24/3/2022) itu, yakni Sekjen DPC PPP Barri Sahlawi Zain, dan pengurus DPC PPP Ahmadi.

Pria akrab disapa Ahmadi ini mengaku diberondong sekitar 29 pertanyaan yang menekankan pada kronologi asal muasal video, sejak kapan Bupati Salwa mengetahui video tersebut.

Disinggung isu tentang kemungkinan melayangkan perdamaian, Ahmadi mengaku bahwa itu tak benar. Karena, semalam pihaknya telah berkomunikasi dengan Bupati Salwa perihal pemanggilan oleh Polres

Disebutnya bahwa Bupati Salwa tetap bersemangat untuk melanjutkan proses ini.

Senada disampaikan oleh Sekjen DPC PPP, Barri Sahlawi Zain, sejauh ini pihaknya tak pernah ada upaya mediasi. Lebih-lebih Bupati Salwa adalah pihak pelapor.

“Sejauh ini tak ada (upaya mediasi, red),” kata pria yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi PPP itu.

Baca Juga : Aduan Terhadap Samsul Hadi, Ketua DPRD Dimintai Keterangan oleh Polres

Ia menegaskan, dirinya sendiri mendapatkan 38 pertanyaan selama sekitar 2 jam.

Dari puluhan pertanyaan itu, salah satunya ia ditanyai alasan mengapa mengambil langkah hukum.

“Sebab apa yang disampaikan itu telah memunculkan stigma negatif tentang Kiai Salwa. Ingat bahwa beliau itu selain bupati juga sebagai tokoh masyarakat, sebagai pengasuh, sebagai kiai, ulama,” ujarnya.

“Ini menimbulkan suatu keresahan, dan pro kontra di masyarakat,” imbuhnya.

Ia memperkirakan bahwa mungkin masih akan ada pemanggilan sejumlah saksi di luar partai.

“InsyaAllah juga, bapak Wabup juga informasinya akan dimintai keterangan,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Bupati Salwa Arifin memenuhi panggilan dari Polres Bondowoso, Senin (21/3/2022).

Pemanggilan Bupati Salwa sendiri untuk dimintai keterangan atas aduannya terhadap Ketua DPRD Ahmad Dhafir dengan dugaan pencemaran nama baik. Karena, Ketua DPRD dalam video yang viral menuding adanya jual beli jabatan di tubuh pemerintahan.(och)