Share

 

BONDOWOSO – Pelaksanaan kampanye Pileg dan Pilpres 2019 telah berlangsung selama 89 hari sejak 23 Septmber 2018 lalu. Selama itu, baru ada dua laporan pelanggaran kampanye yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bondowoso.

Muhammad Makhsun, Ketua Bawaslu Bondowoso, Kamis (20/12), mengatakan bahwa dua laporan tersebut terkait dengan indikasi ASN (Aparatur Sipil Negara) mengikuti kegiatan kampanye. Namun demikian, satu diantara laporan itu tidak bisa ditindak lanjuti karena tidak cukup syarat formil dan materil.

Adapun, satu laporan telah ditindak lanjuti hanya saja tidak terbukti. Laporan tersebut terjadi di Kecamatan Wringin.

” Yang di Wringin kan tidak cukup bukti. Satunua, terkait photo yang rame di medsos itu kan ada yang lapor, ternyata ditengah ketika lapor itu, beliaunya yang lapor meninggalkan kantor Bawaslu, kami tunggu-tunggu. Tidak datang. Bahkan kami sudah berkirim surat ke beliaunya untuk melengkapi bukti materil dan formilnya,” ungkapnya.

Ditanya perihal pelanggaran APK (Alat Peraga Kampanye) dan BK (Bahan Kampanye), Mahksun menerangkan hal tersebut bersifat  temuan. Terlebih, Bawaslu telah memiliki gerakan Jatim Tertib Serentak setiap dua minggu sekali.

Gerakan itu dilakukan yakni dengan langkah awal melakukan inventarisir terhadap APK yang melanggara. Kemudian diplenokan untuk menentukan apakah APK/BK tersebut masuk kategori melanggar atau tidak. Usai itu, pihaknya berkirim surat untuk menertibkan sendiri.

“Kalau tetap tidak menertibkan, kita rekomendasikan kepada Satpol PP untuk menertibkan. Karena domain penertiban ada di Satpol PP,” pungkasnya. (Och)