Share

BONDOWOSO – Dinas Kesehatan Bondowoso menyebutkan ada 11 ribuan warga yang telah melakukan vaksinasi. Namun belum mendapatkan sertifikat vaksin.

Menurut Kepala Dinas Kesehatan Bondowoso, M. Imron, ini terjadi kerena persoalan teknis. Seperti NIK nya ganda, atau belum memiliki NIK.

Sehingga data manual itu tak bisa dientry ke Pcare-aplikasi yang ada di masing-masing fasilitas kesehatan-. Akibatnya, data tersebut tak bisa ditarik oleh Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN).

“Yang tidak ditarik ini ada kurang lebih 11ribuan mulai dari awal vaksinasi sampai hari kemarin,” tuturnya usai mengikuti Zoom Meeting bersama Kapolri di Pendopo Kecamatan Grujugan, Selasa (11/1/2022).

Karena itu, kata Imron, pihaknya akan menarik semua data yang tak masuk KPCPEN. Dikumpulkan di Dinkes, yang selanjutnya akan dikoordinasikan dengan Dispendukcapil.

“Persoalannya apa, kalau terkait ketika harus rekam. Ya nanti Dispenduk yang fasilitasi. Setelah selesai baru di-entry ke Pcare,” ujarnya.

Sebenarnya akibat dari banyaknya warga yang telah divaksin namun belum masuk KPCPEN, membuat capain vaksinasi Bondowoso baru diangka 67,18 persen per 10 Januari 2022 untuk masyarakat umum. Dan untuk warga lanjut usianya baru 47 persen.

Baca Juga : Dispendukcapil Bondowoso Sebut Tinggal 3 Kecamatan Belum Miliki Alat Perekaman E-KTP

Padahal jika melihat angka real, jumlah capaian vaksinasi masyarakat umum sudah 71 persen. Sementara untuk capaian vaksinasi Lansia sudah 51 persen.

Di lokasi yang sama, Ketua DPRD Bondowoso, Ahmad Dhafir menerangkan, pihaknya mendorong agar administrasi terkait e-KTP ini segera ditertibkan.

Mengingat penanganan capaian vaksinasi ini bukan hanya tugas Dinkes, TNI-Polri. Melainkan juga Dispendukcapil harus turut andil dalam administrasi e-KTP masyarakat untuk vaksinasi.

“Ini bentuk koreksi agar supaya, setiap masyarakat ngurus KTP, segera di-online-kan,” pungkasnya.(och)