Share

Dekade ini terjadi semacam hilangnya simbol pemersatu kebhinekaan di bumi Pancasila, sesame anak bangsa saling mencurigai satu sama lainnya, sehingga perlu membacakan ‘syahadat’ ke Indonesiaan aku Indonesia, aku Pancasila.
Tahun 2013 silam ulama Afganistan berkunjung ke PBNU, kunjungan mereka mewakili suku-suku di Afganistan yang sering berkonflik selama ini.

Kedatangan ulama Afganistan mempunyai beberapa tujuan, di antaranya adalah : Pertama, mereka ingin belajar dari umat Islam Indonesia yang dianggap merepresentasikan Islam rahmatan lil alamin. Bagi mereka, NU sebagai salah satu organisasi sosial keagamaan dianggap memiliki peranan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua, mereka ingin belajar mengenai aspek pemersatu dalam kontek kebangsaan yang plural. Intinya, mereka ingin memiliki semacam Pancasila yang mampu mempersatukan bangsa dan melekatkan lem perbedaan menjadi sebuah harmoni perdamaian. Ya, mereka capek berperang dan ingin damai dan ketiga, mereka ingin meniru semangat NU dalam memperjuangkan “Islam Ramah, bukan Islam Marah” dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara maupun peranan NU dalam dunia internasional.

Enam bulan dari kunjungan tersebut, ulama Afganistan membentuk “Nahdlatul Ulama Afganistan”. ( setelah mendapatkan persetujuan PBNU, meskipun secara organisatoris dan administrative tidak mempunyai hubungan dengan PBNU di Indonesia, namun secara ideologis dan semangat keagamaan dan kebangsaan, terilhami dari NU Indonesia. Lambang mereka sama sekali tidak mirip NU. Hanya punya kesamaan di bola dunia dan bintang. Bintangnya juga tidak berjumlah sembilan seperti NU, melainkan hanya lima yang melambangkan tawassuth (moderat), tawazun (seimbang), tasamuh (toleran), i’tidal (adil), dan musyarakah (partisipatif) ).

Setelah terbentuk NU Afganistan, beberapa waktu berselang melakukan kunjungan ke PWNU Jawa Tengah. Dalam pertemuan dengan jajaran pengurus PWNU Jawa Tengah. Mereka menyampaikan upaya perdamaian di negaranya yang mulai terwujud – di antaranya melalui pemilu- meski beberapa kali diganggu oleh aksi Taliban dan aksi rasikal lainnya yang ditengarai merupakan jejaring ISIS.

Selain itu, mereka juga berdiskusi tentang harmoni agama dan Negara dalam konteks perdamaian nasional dan dunia, yang menjadi cirri khas islam Indonesia sehingga tidk adanya konflik atas nama agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Kunjungan ke Indonesia ini, menghasilkan sebuag gagasan yakni pada tanggal 15-16 Mei 2017, KBRI bekerjasama dengan Noor Educational and Capacity Development Organization (NECDO) menyelenggarakan konferensi tahunan NU Afganistan.
Konferensi ini bertajuk “Role of Ulama in Durable Place, Development, Respect of Human Right, and Love to Humanity” dihadiri oleh kurang lebih 150 ulama dari berbagai provinsi. Hadir pula sekitar 50 utusan kaum perempuan, sebuah pemandangan yang tidak pernah terjadi di era kekuasaan Taliban. Selama dua hari, anggota NU Afganistan saling berdiskusi mengenai langkah yang harus dipakai untuk mewujudkan rekonsiliasi dan perdamaian di Negara tersebut. Mr. Sayyid Salahuddin Hasyimi, Ketua Umum NU Afganistan periode sebelumnya, kembali terpilih untuk kepengurusan 2017-2018.
NU dan Pancasila.

Kesetiaan NU terhadap Pancasila tidak pernah bernoktah hitam, dari proses awal pembicaraan di sidang sidang BPUPKI hingga disahkan menjadi dasar Negara, NU menunjukkan kesetiaan lahir batin. Dalam Munas Alim Ulama NU di Situbondo, 21 Desember 1983, disaat banyak yang meragukan dan ingin merubah Pancasila, NU mendudukkan kembali hakikat Pancasila dalam sebuah deklarasi hubungan Islam dan Pancasila yang berbunyi, “Pancasila sebagai dasar dan falsafah Negara Republik Indonesia bukanlah agama, tidak dapat menggantikan agama dan tidak dapat dipergunakan untuk menggantikan kedudukan agama.” Selain itu, terdapat pula kalimat yang termuat dalam butir keempat dalam rumusan tersebut, ” Penerimaan dan pengamalan Pancasila merupakan perwujudan dari upaya umat Islam Indonesia untuk menjalankan syariat agamanya”.

Dalam kacamata historis-sosiologis, KH. Achmad Siddiq, Rais ‘Aam Syuriah PBNU (1984-1991) mengatakan bahwa NKRI yang berdasarkan Pancasila dipandang sebagai wasilah (sarana) untuk mewujudkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila diterima karena fungsinya sebagai mu’ahadah atau mitsaq, sebuah kesepakatan antara umat Islam dengan golongan lain di Indonesia untuk mendirikan Negara. Sehingga NKRI merupakan upaya final yang bisa dicapai dalam kesepakatan seluruh bangsa, termasuk kaum muslimin, untuk mendirikan negara di wilayah nusantara.
Ini berarti pengakuan bahwa negara ini didirikan dengan kesepakatan atau mitsaq antara umat Islam dengan golongan lain. Sebagai mitsaq, sejauh hal itu bisa dicapai, umat Islam bertanggungjawab, demikian pula kelompok lain, untuk memegang teguh kesepakatan . (Ali Haidar, Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia: Pendekatan Fikih dalam Politik, hlm. 345).

Cara pandang NU yang menempatkan Indonesia sebagai ‘rumah’ bersama ini yang menjadi inspirasi ulama Afganistan saat kunjungan belajar ke Indonesia. Dengan cara ini umat Islam sebagai mayoritas tidak tampil sebagai penindas, melainkan sebagai pengayom dan pelindung dan penjaga kebhinekaan dalam bingkai NKRI.

*Penulis adalah Ketua Lakpesdam PCNU Kabupaten Bondowoso