Oleh : Abdul Gafur Bakri, S.Sos.*

Perbincangan tentang desa telah menjadi isu seksi yang menarik untuk disimak dan didalami, dimana Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 memposisikan desa tidak lagi sebagai objek pembangunan, tetapi lebih menjadi subjek pembangunan. Diamping itu kini dengan semangat rekognisi dan subsidaritas desa lebih berdaya dalam meracik diri untuk mencapai kedaulatanya sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai implikasi dari kedua asas tersebut, setiap tahunnya desa mendapatkan anggaran kurang lebih 10% dari porsi APBN. Inilah yang kemudian menarik untuk diurai, seperti apa proses perencanaan pembangunan dan pelaksanaan pembangunan yang ada di desa?

Dalam karya yang sangat sederhana ini, akan saya ulas tentang Siklus Perencanaan Pembangunan Desa, dimana pada akhir-akhir ini seluruh desa di Indonesia sejatinya telah memasuki tahapan perencanaan pembangunan untuk tahun anggaran 2018. Dalam proses pembangunan desa ada proses serangkaian kegiatan yang perlu dilakukan secara continue dalam setiap tahunnya. Untuk kenapa judul tulisan ini dinamakan Siklus Perencanaan Pembangunan Desa. Terdapat dua agenda besar dalam setiap tahunnya yang harus dilakukan oleh Desa diantaranya adalah proses Perencanaan Dan Pelaksanaan. Mungkin terkesan ini merupakan informasi yang berulang-ulang di sosialisasikan, akan tetapi ini harus disampaikan mengingat hingga saat ini kondisi di tingkat desa masih ambigu dalam memahami antara Musyawarah Desa (Musdes) dan Musrenbang Desa. Hampir dibeberapa tempat dijumpai ketika pemangku kepentingan desa di beri pertanyaan terkait pelaksanaan Musrenbang Desa, mereka menjawab sama dengan musyawarah desa. Berangkat dari persoalan dimaksud, sebelum pembahasan terkait dengan Musrenbang Desa kita urai, baiknya kita bahas dulu apa itu Musyawarah Desa!, berikut penjelasannya agar tidak terjadi bias pemahaman diantara keduanya.

Musyawarah Desa (Musdes) Di dalam UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 54 ayat 1-4 dijelaskan bahwa Musdes merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa dan Unsur masyarakat untuk membahas hal-hal yang bersifat strategis. Hal-hal yang bersifat strategis tersebut diantaranya adalah penataan desa, perencanaan desa, kerja sama desa, rencana investasi yang akan masuk ke desa, pembentukan BUMDesa, penambahan dan pelepasan asset desa, kejadian luar biasa. Musyawarah Desa dilaksanakan minimal 1 kali dalam 1 tahun dan biaya pelaksanaan dibiayai dari APBDesa.

Mengacu pada Permendagri No.114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Permendesa No.2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa Baik yang tertuang di dalam Permendagri 114 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 6 ataupun di dalam Permendesa No.2 Tahun 2015 Pasal 2 ayat 1 dijelaskan bahwa musdes merupakan musyawarah yang diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat “yang diselenggarakan oleh BPD” untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis.

Pasal 20 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa menyatakan bahwa Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD. Dijelaskan lagi pada pasal 21 ayat 1, Musyawarah Desa membahas dan menyepakati laporan hasil kajian keadaan desa, rumusan arah kebijakan pembangunan Desa dan rencana prioritas kegiatan pada 4 bidang : Bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, Bidang Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan kemasyarakatan Desa dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa. Metode pembahasan dilakukan dengan cara FGD dan pembagian kelompok diskusi berdasarkan pada 4 bidang (pasal 21 ayat 2). Selanjutnya Hasil pembahasan dijadikan dasar bagi Pemerintah Desa dalam menyusun RPJM Desa (pasal 22 ayat 2). Selanjutnya pada Pasal 31 ayat 1 dan 2, bahwa Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD dalam rangka menyusun RKPDes yang nantinya akan dijadikan dasar kepala desa untuk menyusun Rancangan RKPDesa dan DU RKP Desa.

Pertanyaannya kemudian kapan Musdes dilaksanakan? Lebih lanjut pada ayat 3 dijelaskan bahwa Musyawarah Desa dilaksanakan paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan. Agenda yang dibahas pada saat Musyawarah Desa adalah mencermati ulang dokumen RPJM Desa, Menyepakati hasil pencermatan ulang RPJM Desa, membentuk Tim Verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan (Pasal 32 ayat 1). Selanjutnya hasil pembahasan dituangkan dalam Berita Acara yang kemudian akan dijadikan dasar bagi Pemerintah Desa untuk menyusun RKP Desa (pasal 32 ayat 3-4). Kemudian di pasal 81 ayat 2, dijelaskan bahwa Musyawarah Desa dilaksanakan setiap semester yaitu pada bulan Juni dan bulan Desember tahun berikutnya. Adapun agenda yang dibahas adalah Pelaksana Kegiatan menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan dan menyerahkan kepada kepala Desa dengan disaksikan oleh BPD (pasal 81 ayat 3), tanggapan masyarakat atas pelaksanaan kegiatan kepala desa, hasil kesepakatan antara BPD, Kepala Desa, Pelaksana Kegiatan dan Unsur Masyarakat dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan (pasal 82 ayat 1-5).

Uraian diatas mungkin sedikit memberikan pencerahan atas pemahaman kita tentang Musyawarah Desa. Atau malah justru semakin bingung mengingat penjabaran antara ketentuan yang satu dengan yang lainnya memiliki perbedaan yang signifikan. Tetapi sebenarnya perbedaan klausul tersebut justru memberikan gambaran lebih jelas lagi kepada kita bahwa memang ada klasifikasi Musyawarah Desa diantaranya antara lain sebagai berikut : Musyawarah Desa pada Tahun Ke-1 Dilakukan pada tahun pertama setelah Kepala Desa dilantik untuk membahas dan menyepakati laporan hasil kajian keadaan desa, rumusan arah kebijakan pembangunan Desa dan rencana prioritas kegiatan pada bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Adapun Hasil dari pembahasan tersebut dijadikan dasar oleh Pemerintah Desa untuk menyusun RPJMDesa, dimana RPJMDesa ditetapkan maksimal 3 bulan setelah Kepala Desa dilantik (Permendagri No.114 tahun 2014 pasal 5 ayat 2). Dan volume pelaksanaan musdes ini dapat dilaksanakan minimal 1 kali dalam satu tahun dalam artian yang berbeda, desa dapat melaksanakan musdes lebih dari 1 kali dalam 1 tahun anggaran.

Musyawarah Desa Perencanaan Pembangunan pada Tahun Ke-2 hingga tahun ke enam atau sampai masa jabatan kepala desa berakhir desa, agenda yang dibahas dalam musdes yaitu Mencermati ulang dokumen RPJM Desa, Menyepakati hasil pencermatan ulang RPJM Desa, membentuk Tim Verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan dan selanjutnya hasil dari pembahasan dimaksud dijadikan dasar bagi Pemerintah desa untuk menyusun RKP Desa tahun anggaran selanjutnya pada tahun anggaran berjalan. Secara global penjelasan tentang Musdes sudah dapat kita dipahami, selanjutnya kita lihat penjelasan terkait dengan Musrenbang Desa.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) Sesuai dengan ketentuan Permendagri 114 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 7 dijelaskan bahwa musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat “yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa” untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan Desa yang didanani oleh APB Desa, swadaya masyarakat dan APBD kab/kota. Pasal 46 ayat 1, bahwa Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) diselenggarakan oleh kepala desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa. Pertanyaannya adalah kapan RKPDesa mulai disusun dan ditetapkan? Sesuai dengan ketentuan pasal 29 ayat 3-4 bahwa RKP Desa mulai disusun di bulan Juli tahun berjalan dan ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan. RKPDesa inilah yang kemudian akan menjadi dasar untuk menyusun APB Desa. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Musrenbang Desa adalah maksimal bulan September tahun berjalan.

Dari siklus di tahun pertama dan tahun kedua sampai dengan tahun ke enam, ada perbedaan yang cukup mendasar dimana pada siklus tahun pertama, kegiatan lebih berorientasi pada perencanaan pembangunan desa dan untuk pelaksanaan masih sebatas melanjutkan program kegiatan kepala desa sebelumnya. Sedangkan untuk siklus tahun kedua sampai dengan tahun ke enam, sudah ada perimbangan antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. Kemudian secara substansi ada alasan yang cukup mendasar kenapa Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD dan Musrenbang Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa? Ini merupakan kontrol sosial masyarakat baik dalam proses perencanaan maupun dalam proses pelaksanaan pembangunan desa. Dalam mewujudkan tatanan sosial masyarakat yang mandiri penuh dengan syarat partisipatif. Penjabaran dari awal hingga akhir merupakan tahapan menurut aturan perundang-undangan yang ada. Terlepas kondisi desa terutama pada siklus tahun pertama partisipasi masyarakat sangat dipengaruhi oleh situasi politik local desa pasca pilkades.

Sebuah hasil sangat ditentukan sejauhmana prosesnya, jika prosesnya baik maka tentu hasilnya baik. Jika prosesnya tidak baik maka dapat dipastikan hasilnya tidak akan baik pula. Berbicara tentang perencanaan pembangunan desa kata orang bijak “gagal dalam proses perencanaan berarti kita telah merencanakan kegagalan”. Terimakasih

 

*Penulis adalah Pendamping Desa Kec. Tapen Kab. Bondowoso.