Share

BONDOWOSO – Pemerintah Daerah Bondowoso diminta untuk berkirim surat kepada Pemerintah pusat, terkait kebijakan Zonasi dalam sistem perekrutan Peserta Didik Baru (PDB). Hal ini agar Kemendikbud mengevaluasi atupun menyempurnakan kebijakan tersebut.

Juru Bicara Fraksi Golkar Basriati dalam Pemandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan KU dan PPAS PAPBD TA. 2017, di gedung DPRD, Rabu (5/7) disebutkan bahwa kebijakan zonasi ini harus dipertimbangkan lebih dalam lagi. Berdasarkan hasil tinjauan dari fraksi golkar, zonasi berdasarkan tempat tinggal atau domisili peserta didik baru hanya mengakibatkan disparitas kualitas sekolah maupun peserta didik antara di kota dan desa semakin tinggi. Selain itu, sistem zonasi ini dianggap akan menutup kompetisi kualitas angka sekolah dan mengubur kesempatan sekolah untuk menunjukkan kualitasnya.

“Zonasi ini kan juga bertolak belakang dengan pembukaan UUD 1945 termasuk berpotensi menentang pasal nomor 31 ayat (1) yang menegaskan setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan,” paparnya.

 

Baca Juga : Bupati Amin Minta Dikbud Tampung Keberatan Masyarakat Terkait FDS

 

Seperti diketahui, pemerintah menerapkan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru. Ketentuan ini diatur dalam Permendikbud No. 17/2017. Dengan penerapan sistem zonasi, sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat.

Domisili calon peserta didik itu berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat enam bulan sebelum pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Radius zona terdekat ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi di daerah tersebut.

Selanjutnya, sebesar 10 persen dari total jumlah peserta didik dibagi menjadi dua kriteria, yaitu 5 persen untuk jalur prestasi dan 5 persen untuk peserta didik yang mengalami perpindahan domisili. Namun, sistem zonasi tersebut tidak berlaku bagi Sekolah Menengah Kejuruan. (och)