Beranda / Daerah / Warga Tuntut Plasma PT DNA, DPRD Banyuwangi Ditantang Sidak Berbasis Data, IWB Ingatkan Potensi PMH

Warga Tuntut Plasma PT DNA, DPRD Banyuwangi Ditantang Sidak Berbasis Data, IWB Ingatkan Potensi PMH

MEMO INDONESIA.COM | BANYUWANGI

Tuntutan masyarakat sekitar perkebunan PT Dinamika Nusa Agri (DNA) di Dusun Sumberberingin, Desa Kalibaru Manis, Kecamatan Kalibaru, Banyuwangi, mulai mengarah pada persoalan serius. Sekitar 100 warga mendatangi area perkebunan yang disebut dalam kondisi terbengkalai, Jumat (20/11/2026), untuk mempertanyakan kejelasan hak dan realisasi lahan plasma bagi masyarakat sekitar.

Persoalan yang mencuat bukan semata-mata tuntutan pembagian lahan. Warga justru mempertanyakan transparansi mekanisme pengajuan calon penerima plasma, siapa yang menentukan penerima, serta mengapa pemerintah desa setempat disebut tidak pernah dilibatkan dalam proses tersebut.

Keluhan ini memunculkan tanda tanya besar. Sebab, masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah perkebunan justru mengaku tidak memperoleh kejelasan mengenai kesempatan untuk menjadi penerima manfaat program plasma.

Lebih jauh, warga mengungkapkan adanya informasi bahwa proses pendataan calon penerima justru lebih mengutamakan pekerja perkebunan yang berdomisili di luar desa, bahkan dari luar Kabupaten Banyuwangi.

“Jika informasi tersebut benar, tentu perlu ada penjelasan terbuka dari pihak perusahaan. Apa dasar penentuan calon penerima? Bagaimana kriteria yang digunakan? Lalu, sejauh mana masyarakat desa sekitar dilibatkan dalam proses tersebut?, ” ujar warga yg enggan di sebutkan jatidirinya.

Pertanyaan-pertanyaan inilah yang kini menuntut jawaban, bukan sekadar penjelasan normatif dari pihak perkebunan.

Gelombang kritik warga juga diarahkan kepada DPRD Kabupaten Banyuwangi. Mereka mendesak wakil rakyat, khususnya komisi yang membidangi perkebunan, untuk kembali turun melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi PT DNA.

Warga mengingatkan agar sidak tidak berubah menjadi agenda seremonial yang hanya berujung pada pertemuan dan mendengarkan keterangan pihak perusahaan.

DPRD diminta melakukan pemeriksaan langsung terhadap fakta lapangan, mencocokkan dokumen perizinan, data luasan lahan, kewajiban plasma, hingga daftar calon penerima manfaat.

“Jangan sampai DPRD hanya menerima keterangan dari pihak kebun tanpa melakukan pembuktian. Semua harus berdasarkan data dan fakta, bukan sekadar retorika. Jangan sampai kepentingan masyarakat justru kalah oleh penjelasan yang hanya menguntungkan perusahaan,” papar salah seorang warga Kalibaru Manis.

Bagi warga, fungsi pengawasan DPRD harus dibuktikan melalui tindakan konkret. Mereka tidak menginginkan persoalan plasma kembali tenggelam setelah dilakukan audiensi atau sidak tanpa hasil yang jelas.

Sorotan lebih tajam disampaikan Ketua Info Warga Banyuwangi (IWB), Abi Arbain. Ia meminta persoalan tuntutan plasma masyarakat sekitar PT DNA segera menjadi atensi serius pemerintah daerah, DPRD, serta instansi berwenang.

Menurut Abi, persoalan ini harus dibuka secara transparan. Jangan sampai masyarakat terus mempertanyakan hak dan kepastian manfaat, sementara mekanisme serta pelaksanaan kewajiban perusahaan tidak mendapatkan pengawasan yang memadai.

Ia menegaskan, seluruh persoalan harus diuji melalui data, dokumen, dan ketentuan hukum yang berlaku. Bukan hanya berdasarkan klaim atau keterangan sepihak.

“Persoalan ini harus segera menjadi atensi pihak terkait. Jangan sampai dibiarkan berlarut-larut tanpa penyelesaian yang jelas. Apabila dalam pemeriksaan nantinya ditemukan adanya hak masyarakat yang diabaikan atau kewajiban perusahaan yang tidak dilaksanakan sesuai ketentuan, tentu hal itu berpotensi berkembang menjadi persoalan hukum, termasuk dugaan perbuatan melawan hukum (PMH),” tegas Abi Arbain.

Abi juga mengingatkan bahwa pengawasan terhadap persoalan perkebunan tidak boleh berhenti pada kegiatan pertemuan maupun penyampaian pernyataan di hadapan publik.

Menurutnya, DPRD dan instansi terkait harus berani menguji setiap keterangan perusahaan dengan dokumen serta fakta di lapangan. Kepentingan masyarakat tidak boleh hanya menjadi materi pembahasan, tetapi harus mendapatkan kepastian penyelesaian.

Dalam perkembangan aksi tersebut, Askep PT DNA, Yuda Pratama, bersama unsur terkait dan pihak keamanan perusahaan berada di lokasi saat aspirasi masyarakat disampaikan.

Warga meminta perusahaan menjelaskan secara terbuka mekanisme pengajuan plasma, kriteria penerima, dasar penentuan calon penerima, serta alasan pemerintah desa setempat disebut tidak pernah dilibatkan.

Keterbukaan data menjadi penting untuk menjawab dugaan ketimpangan dalam proses pendataan yang dikeluhkan masyarakat.

Terlebih, persoalan ini menyangkut hubungan perusahaan dengan masyarakat sekitar yang membutuhkan kepastian mengenai pelaksanaan kewajiban plasma sesuai ketentuan yang berlaku.

Hingga berita ini diterbitkan, manajemen PT Dinamika Nusa Agri belum memberikan tanggapan atas konfirmasi yang disampaikan perwakilan awak media melalui pesan singkat WhatsApp terkait tuntutan warga dan mekanisme penetapan calon penerima plasma.

ini persoalan PT DNA menjadi ujian bagi keterbukaan perusahaan sekaligus fungsi pengawasan DPRD Banyuwangi.

Publik membutuhkan jawaban konkret: bagaimana status dan kewajiban plasma perusahaan, bagaimana proses penentuan penerimanya, serta apakah masyarakat desa sekitar telah mendapatkan kesempatan dan perlakuan sesuai ketentuan?

Jangan sampai tuntutan masyarakat hanya menjadi catatan aksi yang berlalu tanpa penyelesaian. Sebab, ketika persoalan menyangkut hak masyarakat dan kewajiban perusahaan tidak memperoleh kejelasan, ruang kecurigaan dan konflik sosial akan semakin terbuka.

DPRD Banyuwangi ditunggu keberaniannya untuk turun kembali, memeriksa dokumen, menguji keterangan perusahaan, dan memastikan seluruh fakta terungkap.

Bukan sekadar sidak, bukan sekadar retorika. Masyarakat membutuhkan data, transparansi, dan kepastian.

(Tim Redaksi)

Tag:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *