MEMO INDONESIA.COM | DEPOK
Perisai Hukum Masyarakat Indonesia (PHMI) mempertanyakan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana hibah Pemerintah Kota Depok Tahun Anggaran 2025 yang diberikan kepada HKBP Depok Timur dengan nilai sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
Sebagai bentuk pelaksanaan fungsi kontrol sosial dan partisipasi masyarakat dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah, PHMI telah mengirimkan surat permohonan informasi publik melalui PPID dengan Nomor 429/DPP/PHMI/XI/2026.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum PHMI, Advokat Hermanto, S.Pd.K., S.H., CPS., CLS., CNS., CHL, kepada awak media pada Jumat, (20/11/2026).
Hermanto menyampaikan permohonan tersebut merupakan langkah untuk memperoleh informasi dan penjelasan secara terbuka mengenai penggunaan dana hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok.
PHMI berpandangan bahwa setiap rupiah uang yang bersumber dari APBD harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, material, serta sesuai dengan tujuan dan peruntukan yang telah ditetapkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD),Ujarnya.
TOKOH AGAMA MENGAJARKAN KEJUJURAN, KETERBUKAAN ADALAH BAGIAN DARI INTEGRITAS
PHMI memandang bahwa rumah ibadat bukan hanya tempat menjalankan kegiatan keagamaan, tetapi juga merupakan tempat pembinaan moral, etika, kejujuran, tanggung jawab, dan integritas bagi umat.
Para tokoh agama dan pemimpin gereja pada prinsipnya mengajarkan pentingnya kejujuran, tidak menyalahgunakan kepercayaan, serta mempertanggungjawabkan setiap amanah yang diberikan.
Oleh karena itu, PHMI meyakini HKBP Depok Timur sebagai lembaga keagamaan dapat memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat mengenai penggunaan dana hibah sebesar Rp100 juta tersebut.
Hermanto menegaskan, PHMI tidak sedang mempersoalkan kegiatan keagamaan maupun keberadaan rumah ibadat. Yang menjadi perhatian adalah pertanggungjawaban penggunaan uang negara yang telah diberikan kepada penerima hibah.
Justru, keterbukaan mengenai penggunaan dana tersebut merupakan kesempatan bagi HKBP Depok Timur untuk menunjukkan integritas, profesionalitas pengelolaan organisasi, dan komitmen terhadap nilai-nilai kejujuran yang diajarkan dalam kehidupan beragama.
TRANSPARANSI MENCEGAH ASUMSI DAN TANGGAPAN NEGATIF PUBLIK
PHMI menilai keterbukaan informasi merupakan langkah penting untuk menghindari munculnya berbagai persepsi, dugaan, dan asumsi negatif di tengah masyarakat.
Hermanto menuturkan, ketika suatu lembaga menerima bantuan yang bersumber dari uang rakyat, masyarakat memiliki kepentingan untuk mengetahui apakah dana tersebut benar-benar digunakan sesuai dengan tujuan pemberiannya.
Sebaliknya, apabila informasi mengenai penggunaan dana hibah tidak disampaikan secara memadai, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan pertanyaan publik yang sebenarnya dapat dihindari melalui penjelasan dan pertanggungjawaban yang transparan.
PHMI menegaskan bahwa transparansi bukanlah bentuk ketidakpercayaan terhadap lembaga keagamaan. Transparansi justru menjadi sarana untuk melindungi nama baik lembaga, menjaga kepercayaan jemaat, serta memastikan bahwa bantuan pemerintah benar-benar memberikan manfaat sebagaimana tujuan yang telah disepakati.
Uang hibah tersebut bukan dana pribadi pengurus, melainkan bantuan yang bersumber dari keuangan daerah. Karena itu, penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan.
DASAR HUKUM: DANA HIBAH WAJIB DIPERTANGGUNGJAWABKAN
Secara hukum, pemberian dana hibah yang bersumber dari APBD bukanlah pemberian tanpa kewajiban. Terdapat ketentuan yang mengatur perencanaan, penganggaran, penyaluran, penggunaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dana hibah.
Beberapa ketentuan hukum yang menjadi perhatian PHMI antara lain:
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Pasal 1 angka 3 mengatur pengertian Badan Publik, termasuk badan lain yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.
Pasal 16 juga mengatur kewajiban organisasi nonpemerintah tertentu untuk menyediakan informasi mengenai pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber dari APBN dan/atau APBD.
Ketentuan ini menjadi landasan penting bahwa penggunaan dana publik oleh organisasi penerima hibah tidak dapat diperlakukan sebagai persoalan yang sepenuhnya tertutup dari kepentingan masyarakat.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, serta manfaat bagi masyarakat.
Prinsip tersebut menjadi dasar penting dalam pengawasan penggunaan dana hibah yang bersumber dari APBD.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
Peraturan ini merupakan pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, termasuk mekanisme belanja hibah.
Penerima hibah memiliki kewajiban mempertanggungjawabkan penggunaan hibah secara formal dan material serta menggunakan dana sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
4. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)
NPHD merupakan dokumen penting yang mengikat pemberi dan penerima hibah.
Di dalamnya harus tercantum tujuan pemberian hibah, jumlah atau rincian penggunaan dana, hak dan kewajiban para pihak, mekanisme penyaluran, serta tata cara pelaporan.
Dengan demikian, HKBP Depok Timur perlu dapat menjelaskan kesesuaian antara dana yang diterima, rencana penggunaan yang disetujui, realisasi kegiatan, serta bukti pertanggungjawabannya.
KASUS PENYALAHGUNAAN DANA HIBAH RUMAH IBADAT MENJADI PELAJARAN
PHMI mengingatkan bahwa perkara penyimpangan dana hibah yang berkaitan dengan rumah ibadat bukan sekadar persoalan administratif. Dalam sejumlah perkara, penyalahgunaan dana hibah telah masuk ke ranah penegakan hukum, Papar Ketum PHMI
Beberapa contoh kasus yang menjadi perhatian antara lain:
Kasus Dana Hibah Sinode GMIM, Sulawesi Utara.
Pada 7 April 2025, Polda Sulawesi Utara mengumumkan penetapan lima tersangka dalam perkara dugaan korupsi dana hibah kepada Gereja Masehi Injili di Minahasa untuk tahun anggaran 2020–2023. Kerugian negara yang diberitakan mencapai sekitar Rp8,9 miliar. Kasus tersebut memperlihatkan pentingnya pengawasan terhadap proses penganggaran, penggunaan, dan pertanggungjawaban dana hibah.
Sumber: Liputan6, 8 April 2025, Korupsi Dana Hibah Gereja di Sulut, 1 Pendeta dan 4 Pejabat Jadi Tersangka.
Kasus Dana Hibah Gereja Bethesda Akoon, Maluku Tengah.
Pada Juli 2025, Kejaksaan menetapkan seorang sekretaris panitia pembangunan gereja sebagai tersangka dalam dugaan penyalahgunaan dana hibah. Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan laporan pertanggungjawaban yang tidak sesuai kondisi sebenarnya dan kerugian negara sekitar Rp199,5 juta.
Sumber: detikSulsel, 23 Juli 2025, Panitia Pembangunan Gereja di Malteng Jadi Tersangka Korupsi Rp199 Juta.
PHMI menegaskan bahwa contoh-contoh tersebut bukan tuduhan ataupun perbandingan bahwa HKBP Depok Timur melakukan pelanggaran serupa. Kasus tersebut disampaikan sebagai pembelajaran bahwa dana hibah rumah ibadat tetap harus dikelola secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan hukum.
NILAI-NILAI AGAMA SEJALAN DENGAN AKUNTABILITAS
Dalam kehidupan beragama, kejujuran, amanah, dan tanggung jawab merupakan nilai moral yang mendasar.
Pengelolaan bantuan pemerintah yang dilakukan secara terbuka sejalan dengan nilai-nilai tersebut. Dana yang diberikan kepada lembaga keagamaan pada hakikatnya merupakan amanah yang harus digunakan sesuai tujuan pemberiannya.
PHMI berpandangan bahwa lembaga keagamaan seharusnya menjadi contoh dalam menerapkan nilai kejujuran dan tanggung jawab, termasuk ketika menerima serta mengelola bantuan dari pemerintah.
Oleh karena itu, PHMI mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk tokoh agama, pengurus rumah ibadat, dan pemerintah daerah, untuk bersama-sama membangun budaya transparansi dalam pengelolaan dana publik.
POTENSI KONSEKUENSI HUKUM APABILA TERBUKTI TERJADI PENYIMPANGAN
PHMI mengingatkan bahwa apabila dalam pemeriksaan ditemukan penyalahgunaan dana hibah, konsekuensi hukumnya dapat timbul sesuai dengan sifat perbuatan, unsur kesalahan, alat bukti, dan kerugian yang ditimbulkan, sahut Hermanto.
Beberapa potensi konsekuensi hukum yang perlu diperhatikan meliputi:
Pertanggungjawaban administratif, apabila ditemukan penggunaan dana tidak sesuai NPHD, laporan yang tidak lengkap, atau pelanggaran terhadap ketentuan pengelolaan hibah.
Kewajiban pengembalian dana, apabila ditemukan kelebihan pembayaran, penggunaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, atau kerugian yang wajib dipulihkan berdasarkan hasil pemeriksaan dan ketentuan hukum.
Dugaan tindak pidana korupsi, apabila ditemukan unsur perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan negara sebagaimana diatur dalam ketentuan pemberantasan tindak pidana korupsi.
Penyalahgunaan kewenangan, apabila pihak yang memiliki kewenangan atau jabatan menyalahgunakan kewenangannya untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi dan mengakibatkan kerugian keuangan negara.
Pemalsuan dokumen atau laporan pertanggungjawaban, apabila ditemukan bukti-bukti atau laporan yang sengaja dibuat tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, dengan memperhatikan terpenuhinya unsur tindak pidana yang bersangkutan.
PHMI MENDORONG KETERBUKAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Atas dasar tersebut, PHMI mendorong agar informasi mengenai penggunaan dana hibah Rp100 juta yang diterima HKBP Depok Timur dapat dijelaskan secara terbuka dan terperinci, khususnya mengenai:
1. Salinan NPHD dan tujuan pemberian hibah.
Rencana Anggaran Biaya (RAB) penggunaan dana hibah.
2. Rincian realisasi penggunaan dana.
Jenis kegiatan, pekerjaan, atau pengadaan yang dibiayai.
3. Bukti transaksi dan pengeluaran yang sah.
Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah.
4. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana hibah.
Permintaan tersebut dimaksudkan untuk memastikan adanya kesesuaian antara anggaran yang diterima, peruntukan yang ditetapkan, dan realisasi penggunaannya.
PHMI berharap HKBP Depok Timur dapat memberikan penjelasan secara terbuka sehingga tidak ada ruang bagi munculnya kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Tidak boleh ada lembaga, organisasi, ataupun institusi yang merasa bahwa dana hibah dari APBD merupakan persoalan yang tidak boleh diketahui publik.
Rumah ibadat harus dihormati. Namun, penghormatan terhadap rumah ibadat tidak boleh dimaknai sebagai penghapusan prinsip akuntabilitas atas penggunaan uang negara.
Transparansi bukan ancaman bagi lembaga keagamaan. Transparansi adalah bentuk tanggung jawab terhadap amanah, umat, masyarakat, dan uang rakyat, tutup Ketum PHMI yang juga sebagai praktisi Hukum.
(Red)









