MEMO INDONESIA.COM | BALI
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya penguatan peran pemerintah daerah (Pemda) dalam pengendalian tembakau melalui penyelarasan regulasi dan penegakan hukum. Upaya tersebut perlu didukung pemutakhiran data serta kolaborasi lintas sektor agar kebijakan pengendalian tembakau dapat diterapkan secara efektif di daerah.
“Karena itu, saya mendorong seluruh komunitas dan para pemimpin daerah untuk meningkatkan kolaborasi dengan berbagai pihak guna memperkuat gerakan pengendalian tembakau dan memperbarui data prevalensi merokok di setiap daerah,” ujarnya saat menghadiri Asia Pacific Subregional 2026: Tobacco Control Leadership Program di Bali, Jumat (13/11/2026).
Menurut Bima, Pemda perlu memahami perkembangan strategi industri tembakau di lapangan. Pemasaran produk tembakau tidak hanya dilakukan melalui penjualan langsung di toko, gerai ritel, dan kafe, tetapi juga melalui pendekatan gaya hidup, termasuk keterlibatan dalam kegiatan olahraga. Kondisi tersebut menuntut Pemda untuk lebih cermat mengidentifikasi berbagai bentuk promosi yang dapat memengaruhi masyarakat.
Dari sisi regulasi, Bima menegaskan bahwa Kemendagri bertugas memastikan produk hukum yang diterbitkan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota selaras dengan ketentuan nasional. Keselarasan tersebut diperlukan agar kebijakan pengendalian tembakau dapat diterapkan secara konsisten, termasuk dalam membatasi iklan dan promosi produk tembakau di tempat penjualan. Ia juga mengingatkan adanya potensi intervensi industri tembakau dalam proses penyusunan maupun perubahan regulasi daerah.
“Standar kebijakannya sudah jelas. Kami mendorong gerakan untuk mencegah iklan produk tembakau di tempat penjualan, misalnya,” tegasnya.
Selain penyelarasan regulasi, Bima menyoroti perlunya penegakan hukum terhadap kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Menurutnya, keberadaan peraturan belum cukup apabila tidak disertai implementasi dan tindakan nyata di lapangan. Karena itu, kepala daerah perlu memastikan ketentuan KTR dijalankan secara konsisten.
“Kemajuan memang sudah dicapai, tetapi penguatan implementasi masih sangat diperlukan,” ujarnya.
Bima juga mengapresiasi daerah yang telah membentuk satuan tugas khusus untuk memastikan pelaksanaan kebijakan KTR. Satuan tugas yang melibatkan perangkat daerah, kepolisian, dan unsur penegak hukum lainnya dinilai dapat memperkuat penindakan terhadap pelanggaran. Praktik tersebut diharapkan dapat diterapkan di daerah lain sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah masing-masing.
Bima turut mengapresiasi inisiatif Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health (BSPH) dalam mendukung penguatan upaya pengendalian tembakau. Menurutnya, kerja sama berbagai pihak perlu terus diperluas, termasuk melalui penguatan pusat pemantauan untuk mengidentifikasi perkembangan situasi dan potensi intervensi industri terhadap kebijakan pengendalian tembakau.
“Mari kita perkuat dan tingkatkan kolaborasi serta kerja sama,” pungkasnya.
(Puspendagri/Red)
