MEMO INDONESIA.COM | JAKARTA
Penegakan hukum harus berdiri tegak di atas prinsip keadilan, kesetaraan, dan supremasi hukum. Tidak boleh ada perbedaan perlakuan hanya karena seseorang memiliki jabatan, kekuasaan, kekayaan, maupun latar belakang tertentu.
Ketua Umum Fast Respon Indonesia Center (FRIC), H. Dian Surahman, menegaskan bahwa hukum harus berlaku bagi seluruh warga negara tanpa pengecualian. Setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum serta berhak mendapatkan perlindungan, kepastian hukum, dan perlakuan yang adil.
Menurutnya, supremasi hukum tidak boleh hanya menjadi slogan atau sekadar kalimat indah dalam aturan perundang-undangan. Prinsip tersebut harus diwujudkan melalui tindakan nyata, penegakan hukum yang profesional, transparan, objektif, dan tidak pandang bulu.
“Jangan sampai hukum hanya terlihat tegas kepada masyarakat kecil, tetapi melemah ketika berhadapan dengan orang-orang yang memiliki jabatan, kekuasaan, dan pengaruh. Hukum tidak boleh tunduk kepada kepentingan siapa pun. Siapa pun orangnya, apabila terbukti melanggar hukum, harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku,” tegas H. Dian Surahman.
Ia juga menekankan bahwa keadilan bukanlah fasilitas eksklusif bagi kelompok tertentu, bukan pula hak istimewa bagi mereka yang memiliki kekuatan finansial maupun kedudukan tinggi.
“Keadilan bukan milik segelintir orang. Keadilan adalah hak seluruh rakyat Indonesia. Tidak boleh ada warga negara yang merasa lebih tinggi di hadapan hukum, dan tidak boleh ada masyarakat kecil yang kehilangan haknya hanya karena tidak memiliki kekuasaan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ketum FRIC mengingatkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum sangat ditentukan oleh konsistensi dalam menjalankan aturan. Ketika hukum ditegakkan secara adil tanpa diskriminasi, kepercayaan publik akan tumbuh dan wibawa institusi hukum semakin kuat.
FRIC memandang bahwa kritik terhadap ketidakadilan harus menjadi bagian dari kontrol sosial yang konstruktif. Kritik bukan untuk melemahkan institusi, melainkan untuk mendorong perbaikan, memperkuat profesionalisme, serta memastikan setiap proses penegakan hukum berjalan sesuai aturan.
“Kami ingin hukum benar-benar menjadi panglima, bukan menjadi alat kepentingan. Jangan ada perlindungan terhadap pelanggaran, jangan ada diskriminasi dalam penegakan hukum, dan jangan ada pihak yang merasa kebal hukum. Negara harus hadir memberikan keadilan yang sama kepada seluruh masyarakat,” tandasnya.
Menutup pernyataannya, H. Dian Surahman menegaskan bahwa FRIC mendukung tegaknya supremasi hukum serta mendorong seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama menjaga keadilan, ketertiban, dan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia.
Hukum harus tegak, keadilan harus nyata, dan tidak seorang pun boleh berada di atas hukum.
FRIC — Loyalitas Tanpa Batas.
(Red)
